Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Enggak Bagus AHY Pakai Cara Instan demi Raih Jabatan Publik

Kompas.com - 11/10/2019, 19:09 WIB
Christoforus Ristianto,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio mengingatkan, sebaiknya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tidak menggunakan cara-cara instan untuk mendapatkan jabatan publik.

Hal tersebut, menurut Hendri, perlu diutarakan. Sebab, di internal Partai Demokrat, AHY dinilai cukup mudah menjabat sebagai wakil ketua umum.

"Saran buat AHY sendiri, ya enggak bagus kalau kemudian dia mengikuti cara-cara yang instan dalam mendapatkan jabatan publik ke depannya. Ini mengingatkan saja karena kan cepat sekali AHY kini jadi Waketum Demokrat," ujar Hendri saat ditemui seusai diskusi di kantor YLBHI, Jakarta, Jumat (11/10/2019).

Baca juga: AHY Jabat Wakil Ketua Umum Partai Demokrat

Hendri mengakui, karena berada di lingkup partai, terpilihnya AHY sebagai Waketum Demokrat adalah hak prerogatif partai.

Meski demikian, semestinya cara tersebut tidak dilakukan AHY apabila hendak mendapatkan jabatan publik.

"AHY juga kan memang mau tidak mau kita harus sebut dia anak emasnya SBY. Tapi, ketika mengincar jabatan publik, treatment-nya beda lagi, harus berjenjang dulu, misalnya ikut Pilkada 2020. Alangkah baiknya kemampuan dilatih dulu secara berjenjang," ujar Hendri.

Ia menyarankan, jika AHY memang diproyeksikan untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden pada 2024, sebaiknya lewat pengalaman berjenjang saat menjadi pejabat publik.

Baca juga: AHY: Wejangan Habibie Harus Kita Ingat dan Wujudkan...

Sebelumnya, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin mengatakan, AHY kini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Demokrat.

"Betul (AHY jadi waketum)," kata Amir saat dihubungi wartawan, Kamis (10/10) .

Amir mengatakan, alasan AHY menjabat sebagai waketum karena jabatan sebelumnya yaitu Komandan Kogasma Partai Demokrat tidak ada di struktur partai.

"Kalau Kogasma itu kan memang tidak ada. Belum ada di dalam anggaran dasar ya dan Kogasma waktu itu Kogasma predikat itu adalah pada waktu kegiatan di pemilu kalau enggak salah itu," ujar dia. 

 

Kompas TV Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan bahwa pelaku perempuan mencoba menyerang polisi dengan senjata tajam jenis kunai. Kunai akan sangat sulit dilepas jika sudah dalam genggaman karena terdapat lubang untuk menahan senjata dengan jari. Berikut pernyataan Karopenmas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo. #Wiranto #WirantoDitusuk #Kunai
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com