Kedepankan Upaya Dialogis dan Konsitusional untuk Atasi Polemik Negara

JAKARTA, KOMPAS.com - Para relawan yang tergabung dalam komunitas Eropa Tetap Jokowi (ETJ) di 20 negara di Eropa mendorong cara-cara dialogis dan konstitusional dalam menyelesaikan beragam polemik di Tanah Air belakangan ini.

Melalui keterangan pers yang disampaikan kepada Kompas.com, ETJ menyampaikan rasa prihatin atas situasi yang terjadi di Tanah Air belakangan ini.

ETJ menyampaikan duka cita atas jatuhnya korban dalam peristiwa kerusuhan di wilayah Papua dan demonstrasi terkait polemik pembahasan sejumlah rancangan undang-undang.

"Mengharapkan semua pihak untuk tenang, menghentikan segala bentuk kekerasan dan mengutamakan pendekatan-pendekatan dialogis untuk menyelesaikan persoalan-persoalan secara konstitusional," demikian pernyataan ETJ yang ditandatangani oleh Sekretariat Bersama ETJ.

Untuk mengatasi hal itu, ETJ mendesak pemerintah melakukan investigasi untuk mengungkap peristiwa-peristiwa serta memberikan perlindungan keamanan dan ketertiban bagi warga.

ETJ juga mengapresiasi sikap Presiden Joko Widodo dalam menangani masalah-masalah tersebut, termasuk menunda pengesahan beberapa RUU yang dianggap bermasalah serta membuka ruang dialog dengan tokoh nasional dan mahasiswa.

Kritik disampaikan terhadap DPR yang terkesan "kejar tayang" untuk mengesahkan sejumlah RUU yang menimbulkan pro-kontra di kalangan masyarakat. DPR diminta membuka akses partisipasi bagi publik dalam proses penyempuranaan RUU.

ETJ mengecam pihak-pihak yang sengaja memperkeruh suasana, termasuk menyebarkan disinformasi di media sosial yang bertentangan dengan prinsip dan etika transparansi dan akuntabilitas.

Khusus mengenai polemik revisi Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, relawan ETJ mendorong Presiden Jokowi untuk tetap serius dalam penanganan dan pemberantasan korupsi, dengan memperkuat KPK agar lebih akuntabel, efektif, profesional dan independen.

ETJ juga mendorong semua pihak untuk mengedepankan dialog-dialog perdamaian, pendekatan kultural dan kemanusiaan dalam menyelesaikan permasalahan di Papua.

"Meminta Polri untuk memperbaiki prosedur dan tata kelola internal guna mencegah kesalahan identifikasi dan salah tangkap atas aktivis HAM dan lingkungan," sebut ETJ.

Para relawan juga mendorong pemerintah untuk menyelesaikan pelanggaran berat hak asasi manusia sesuai mandat reformasi.