Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pascapenusukan Wiranto, Jokowi Masih Mau Diajak Masyarakat "Selfie"

Kompas.com - 11/10/2019, 13:59 WIB
Ihsanuddin,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memastikan, ia akan tetap mempertahankan kebiasannya blusukan dan menyapa masyarakat.

Penusukan terhadap Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto tak lantas membuat Jokowi menjaga jarak dengan masyarakat yang ingin bersalaman dan mengajak selfie.

"Masih lah, selfie saja enggak apa-apa," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/10/2019).

Baca juga: Jokowi Sebut Susunan Kabinet Rampung, tetapi Bisa Berubah Usai Bertemu SBY

Jokowi juga memastikan, tidak ada perubahan pola pengamanan yang dilakukan oleh Pasukan Pengamanan Presiden saat ia melakukan kegiatan di tempat umum.

Hanya saja, Jokowi meminta Paspampres agar lebih waspada.

"Pengamanan paspampres lebih waspada. Biasa saja, tetap seperti biasa, tetapi kewaspadaan Paspampres akan lebih ditingkatkan," kata dia.

Wiranto ditusuk orang tak dikenal setelah ia meresmikan Gedung Kuliah Bersama di Universitas Mathla'ul Anwar, Pandeglang, Banten, Kamis (10/10/2019) kemarin.

Setelah peresmian, Wiranto tiba di alun-alun Menes untuk menuju helipad. Rencananya, dia akan kembali ke Jakarta menggunakan helikopter.

Setelah keluar dari mobil, Wiranto disambut Kapolsek Menes, Kompol Daryanto. Akan tetapi, dua orang secara tiba-tiba mendekati mereka.

Si laki-laki menusuk tubuh Wiranto di sekitar perut bagian bawah, sedangkan si perempuan menusuk Kompol Daryanto.

Baca juga: Jumat Sore Ini, Prabowo Dijadwalkan Bertemu Presiden Jokowi di Istana

Akibat serangan itu, Wiranto menderita dua luka tusukan di bagian perutnya. Kompol Daryatmo juga mendapatkan dua luka di punggung dan dada atas.

Polisi langsung mengamankan dua pelaku yang terdiri dari satu perempuan dan satu laki-laki. Keduanya pasangan suami istri berinisial SA dan FA.

Polisi menyebut pelaku terpapar radikalisme ISIS dan tengah mendalami kaitannya dengan Jamaah Ansharut Daulah (JAD).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com