Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kalla Minta Pemda Ubah Pengelolaan Drainase, Tak Lagi Buang Limbah ke Laut

Kompas.com - 08/10/2019, 14:10 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta pemerintah daerah mengubah sistem pengelolan drainase agar tak lagi membuang limbah dari selokan ke laut.

Hal itu disampaikan Kalla dalam Sustainable Development Goals' atau SDG'S Anuual Meeting di Hotel Fairmount, Senayan, Jakarta, Selasa (8/10/2019).

Kalla menilai, perlu ada paradigma baru dalam mengelola drainase agar tak menjadikan laut sebagai tempat pembuangan. Laut tak boleh jadi tempat pembuangan sebab di dalamnya terdapat sejumlah sumber daya yang berguna bagi kehidupan.

Baca juga: Pemerintah Siapkan Program Pembenahan Drainase Jalan Nasional

Apalagi, 70 persen wilayah Indonesia terdiri dari laut sehingga kelestarian ekosistem laut sebagai sumber perekonomian harus benar-benar dijaga.

"Dulu kota sampai sekarang, air kotornya dibuang ke laut. Kota di pinggir laut seperti Makassar, tinjanya dibuang ke laut. Semua harus dibalik, semua kotoran harus masuk ke darat lagi untuk dikelola lagi," kata Kalla.

Jusuf Kalla meminta semua pemerintah daerah mendesain ulang sistem drainase agar limbah cair dikelola di darat agar tak mencemari laut.

Ia meyakini, jika hal tersebut dilakukan secara konsisten, laut di Indonesia semakin bersih dan sumber daya di dalamnya ikut terjaga.

Baca juga: Mengolah Kekayaan Rumput Laut Karawang dengan Memberdayakan Para Ibu

Hal tersebut bisa menunjang perekonomian masyarakat pesisir yang bergantung pada ekosistem laut.

"Semua harus dibalik. Semua kotoran harus masuk ke darat lagi untuk dikeola lagi. Jadi jangan cuma berpidato soal SDG's, tapi bagaiamana mengubah kota. Bukan pekerjaan gampang mengembalikan ke darat itu kotoran daripada ke laut," kata Kalla.

"Jakarta juga harus mengubah sistem itu. Selokan kita harus tidak lagi ke laut, tapi kembali ke darat. Bukan sesuatu yang tidak mudah," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com