Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolres Kendari Dimutasi, Polri Klaim Bukan Akibat 2 Mahasiswa Tewas

Kompas.com - 07/10/2019, 22:22 WIB
Devina Halim,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian kembali memutasi jajarannya lewat surat telegram bernomor ST/2657/X/KEP./2019, tertanggal 7 Oktober 2019.

Surat itu dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Sultra AKBP Harry Goldenhart.

"Iya, ST (surat telegram) tersebut dari Mabes Polri," ujar Harry saat dihubungi Kompas.com, Senin (7/10/2019) malam.

Berdasarkan surat telegram itu, salah satu yang dimutasi adalah Kapolres Kendari AKBP Jemi Junaidi. Jemi akan menduduki jabatan sebagai Kepala Bagian Pengendalian Personel Biro Sumber Daya Manusia Polda Kalimantan Tengah.

Baca juga: Polisi Uji Balistik Proyektil yang Tewaskan Mahasiswa UHO di Belanda dan Australia

Posisi Kapolres Kendari itu akan diisi oleh AKBP Didik Efrianto yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Wakatobi.

Kendati demikian, Harry mengatakan bahwa mutasi itu tak terkait tewasnya dua mahasiswa saat demo menolak UU KPK dan sejumlah rancangan undang-undang di Kendari, 26 September 2019.

Harry berdalih bahwa mutasi di dalam institusi Polri adalah hal yang biasa dilakukan.

"Tidak ada (kaitannya dengan dua mahasiswa tewas saat demo di Kendari). Mutasi dalam organisasi Polri hal biasa dalam rangka tour of duty dan area serta untuk meningkatkan kinerja organisasi dan dalam rangka binkar (pembinaan karir)," kata dia.

Diberitakan, dua mahasiswa meninggal dunia dalam demonstrasi berujung rusuh di Kendari, beberapa waktu lalu.

Baca juga: Fakta Terkini Mahasiswa UHO Kendari Tewas Saat Demo, Polisi Bawa Senpi Diperiksa hingga Diambil Alih Mabes Polri

Dua mahasiswa yang meninggal itu yakni Randi (21), mahasiswa Fakultas Ilmu Perikanan dan Kelautan dan Muh Yusuf Kardawi (19), mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari.

Saat demonstrasi, seorang ibu hamil juga terluka akibat tertembak peluru di bagian kakinya. Saat itu, ibu hamil tersebut sedang berada di rumahnya.

Penyidik masih menyelidiki peristiwa tersebut. Proyektil yang menewaskan Randi dan yang melukai ibu hamil tersebut akan diuji balistik ke Belanda dan Australia.

Penyidik juga masih mendalami keterkaitan peristiwa tewasnya dua mahasiswa tersebut dengan enam anggota polisi yang membawa senjata api saat pengamanan demo tersebut.

Baca juga: 4 Fakta Baru 2 Mahasiswa UHO Kendari Tewas Saat Demo, Ditemukan 3 Proyektil hingga 13 Polisi Ditahan

Polri membebastugaskan enam personel polisi yang diduga melanggar standard operasional prosedur karena membawa senjata api saat pengamanan demo di Kendari tersebut.

Satu orang berinisial DK berpangkat perwira dan lima orang berpangkat bintara. Lima orang lainnya berinisial GM, MI, MA, H dan E.

Keenamnya berasal dari satuan Intel dan Reserse yang bertugas di Polres Kendari dan Polda Sultra.

Adapun, senjata api yang digunakan keenam anggota itu yakni laras pendek jenis SNW, HS, dan MAG. 

 

Kompas TV Unjuk rasa ini berlangsung di Makassar, Sulawesi Selatan 16 September lalu menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Penolakan buruh juga digelar di Banjarmasin, Kalimantan Selatan termasuk di Jakarta pada 30 September lalu. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal saat bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan mengaku mendorong pemerintah menunda rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Defisit anggaran tahunan BPJS Kesehatan hingga akhir tahun 2019 diperkirakan sebesar Rp 32 triliun. Sementara total peserta BPJS Kesehatan saat ini mencapai 223 juta orang. Pada 1 Januari 2020 nanti kenaikan iuran BPJS Kesehatan diberlakukan untuk semua kategori. Penerima bantuan APBN dan APBD naik menjadi Rp 42.000 dan Rp 23.000 per jiwa. Peserta kelas 1, Rp160.000 per jiwa. Peserta kelas 2, Rp110.000 per jiwa. Dan peserta kelas 3, Rp42.000 per jiwa. Wakil Presiden Joko Widodo tak membantah rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Menurut JK dampak kenaikan iuran tidak akan dialami peserta dari kelompok masyarakat miskin. 24 juta lebih pelanggan listrik 900 volt ampere rumah tangga mampu juga harus bersiap membayar lebih. Rencana kenaikan tarif listrik ini dipicu pencabutan subsidi listrik yang disahkan DPR dalam Undang-Undang APBN 2020 pada 24 September lalu. Daya beli masyarakat yang masih rendah terancam atas rencan kenaikan ini. Kinerja keuangan dan tata niaga BUMN pelayanan dasar dituntut lebih baik dan tak membebani rakyat. #TarifLayananMasyarakat #BPJSKesehatan #TarifPLN
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Nasional
Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Nasional
Kapolri Beri Penghargaan ke 11 Personel di Pegunungan Bintang, Papua

Kapolri Beri Penghargaan ke 11 Personel di Pegunungan Bintang, Papua

Nasional
Pegawai Kementan Bikin Perjalanan Dinas Fiktif demi Penuhi Kebutuhan SYL

Pegawai Kementan Bikin Perjalanan Dinas Fiktif demi Penuhi Kebutuhan SYL

Nasional
Sidang SYL, Saksi Ungkap Permintaan Uang Rp 360 Juta untuk Sapi Kurban

Sidang SYL, Saksi Ungkap Permintaan Uang Rp 360 Juta untuk Sapi Kurban

Nasional
Hadiri Perayaan Ultah Hendropriyono, Prabowo Dihadiahi Patung Diponegoro

Hadiri Perayaan Ultah Hendropriyono, Prabowo Dihadiahi Patung Diponegoro

Nasional
Menag Minta Jemaah Jaga Kesehatan, Suhu Bisa Capai 50 Derajat Celsius pada Puncak Haji

Menag Minta Jemaah Jaga Kesehatan, Suhu Bisa Capai 50 Derajat Celsius pada Puncak Haji

Nasional
Tinjau Pasar Baru di Karawang, Jokowi: Harga Cabai, Bawang, Beras Sudah Turun

Tinjau Pasar Baru di Karawang, Jokowi: Harga Cabai, Bawang, Beras Sudah Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com