Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wiranto Terima Kunjungan Mantan Menteri Luar Negeri Republik Kepulauan Fiji

Kompas.com - 30/09/2019, 11:26 WIB
Christoforus Ristianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menerima mantan menteri luar negeri Republik Kepulauan Fiji Ratu Inoke Kubuabola di kantor Kemenko Polhukam, Senin (30/9/2019).

Wiranto menyatakan, dalam pertemuan tersebut, Kubuabola menyampaikan bahwa kedaulatan wilayah Papua dan Papua Barat telah final dan tak bisa diganggu gugat.

"Beliau mantan menteri pertahanan dan menteri luar negeri yang sangat memahami masalah kondisi di pasifik selatan. Dia juga memahami bagaimana posisi Indonesia tentang integrasi wilayah, khususnya Papua dan Papua Barat yang sudah final dikukuhkan PBB sehingga tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun," ujar Wiranto.

Baca juga: Dukung Modernisasi Pertanian Fiji, Kementan Beri Bantuan 100 Traktor

"Beliau juga menyampaikan mengenai penyatuan wilayah Papua dan Papua Barat yang menjadi wilayah tak terpisahkan dengan Indonesia," sambungnya.

Kubuabola menambahkan, saat menjadi menteri luar negeri Republik Kepulauan Fiji, dirinya sudah beberapa kali ke Jakarta dan berbincang soal kerja sama politik dengan kementerian terkait.

"Beberapa kesempatan saya membicarakan kerja sama politik dengan Indonesia. Kami kerja sama menjaga Indonesia," tutur Kubuabola singkat.

Adapun pertemuan antara Wiranto dan Kubuabola cukup singkat sekitar 20 menit. Keduanya pun tak banyak berbicara terkait integrasi wilayah Papua dan Papua Barat yang didiskusikan.

Kompas TV Bus produksi Indonesia akhirnya semakin banyak masuk ke pasar non tradisional. Setelah Fiji dan Timor Leste perusahaan karoseri CV Laksana mengekspor 4 bus ke Bangladesh. Kendaraan yang diekspor memiliki tingkat kandungan dalam negeri alias TKDN 45 persen sampai 50 persen. Bahan baku lainnya berupa chasis dan mesin masih di-impor dari Swedia dengan merek Scania. Empat badan bus yang dikerjakan oleh CV Laksana ini memiliki nilai 200 ribu dollar Amerika Serikat. Menurut catatan pemerintah sebenarnya Bangladesh memesan lebih dari 1.000 bus. Tetapi komitmen ini masih akan dibahas lebih lanjut. Mengutip data Kementerian Perdagangan misi ekspor ke Bangladesh mencatatkan transaksi 279 juta dolar Amerika Serikat di tahun 2018. Pasar Bangladesh memiliki potensi yang sangat besar sebagai tujuan ekspor. #EksporBus #Laksana #Bangladesh
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com