Pansus Pemindahan Ibu Kota Sebut Perlu Kajian Mendalam soal Keamanan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pemindahan Ibu Kota Negara Ahmad Bakri mengatakan, pemerintah perlu melakukan kajian mendalam terkait keamanan di lokasi ibu kota negara Kalimantan Timur.

Sebab, wilayah Kalimantan Timur berdekatan dengan Malaysia, Brunei Darussalam dan negara lain di sekitarnya. Oleh karena itu, jaminan keamanan harus dipastikan.

"Ini harus jadi perhatian pada pemerintah, jangan sampai kita pindah ibu kota tapi keamanan enggak aman karena pusat pemerintahan di situ. Kalau bermasalah nanti bisa chaos Republik ini," kata Bakri usai rapat kerja Pansus Pemindahan Ibu Kota di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/9/2019).

Baca juga: Ibu Kota Dipindah, Anies Harapkan Pembangunan Jakarta Tetap Jalan

Bakri mengatakan, mitra kerja Pansus yakni Kementerian Pertahanan (Kemenhan) sudah memahami dan memiliki rencana untuk mengantisipasi apabila Indonesia berhadapan dengan negara lain.

"Sudah antisipasi kalau kita menghadapi negara-negara tetangga, laut milik dunia. Beda dengan Jakarta, di sekitar itu milik kita," ucap Bakri.

"Ini sedang diminta teman-teman untuk lengkapi dokumen sehingga pemindahan ibu kota tidak jadi masalah. Bagaimanapun keamanan negara nomor satu," ujarnya.

Selanjutnya, Bakri menambahkan, regulasi terkait pemindahan ibu kota negara harus segera dipersiapkan agar rencana pemindahan ibu kota memiliki payung hukum yang jelas.

"Sehingga perlu payung hukum Menkumham agar pemerintahan sekarang dan nanti bersinergi, karena bagaimanapun jadi satu momentum dan keinginan masyarakat daerah sana yang menerima jadi ibu kota," kata Bakri.