JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta beberapa menteri direncanakan akan melakukan rapat kabinet di Pekanbaru, Riau dalam rangka penanganan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada Senin (16/9/2019) malam.
Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf mengapresiasi langkah tersebut.
Namun menurut dia, akan lebih baik jika rapat tersebut tidak hanya dilakukan satu hari saja.
"Bagus sih saya salut. Biar jajaran pemerintah merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita. Jadi rapat kabinet di sana, saya harap jangan satu hari. Tiga hari lah," ujar Dede usai acara Forum merdeka Barat 9 di Kantor Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Senin (16/9/2019).
Baca juga: Riau Dikepung Kabut Asap, Greenpeace Nilai Situasi Mirip Karhutla 2015
Beberapa menteri seperti Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Wiranto, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo, dan beberapa lembaga terkait lainnya direncanakan akan melakukan rapat di Riau bersama Jokowi.
Menurut Dede, langkah tersebut bisa membuat pemerintah mengetahui tindakan apa yang harus mereka ambil.
Baca juga: Selain Riau, Ini Provinsi dengan Kebakaran Hutan Parah Tahun 2019
Terlebih sebagaimana yang dia ketahui, karhutla yang terjadi bukan semata-mata terbakar tetapi banyak yang menginformasikan dibakar.
"Artinya ada pelakunya. Pelakunya sudah pasti jelas siapa. Silakan dong dari pihak keamanan lakukan penindakan," kata dia.
Jika memang ada pelakunya, kata Dede, maka pelaku tersebut tidak jera karena terus mengulangi perbuatannya yang merugikan orang lain.
"Kenapa ini bisa selalu terjadi? Artinya orang yang melakukan (pembakaran) tidak jera-jera. Itu yang harus dikejar. Ada apa?" terang dia.
Baca juga: Kabut Asap Riau, Walhi Minta Pemerintah Terbuka atas Lahan Konsesi
Apabila pelaku yang membakar itu juga dibayar oleh orang lain, maka menurutnya, orang yang memerintahkan itu pun harus segera ditangkap.
Tidak hanya itu, menurut Dede, karhutla yang terjadi ini juga telah mencoreng nama Indonesia.
"Memang ini sesuatu yang mencoreng nama Indonesia, sebab penyebaran sampai negara sebelah. Sampai perbatasan," kata dia.
Namun, kata dia, tindakan pertama yang harus dilakukan bagi masyarakat yang terdampak kabut asap karhutla ini adalah dengan diberikan masker dan obat anti ISPA.
"Ini tugas Kemenkes untuk support dan sudah dikirim," tutup dia.