Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPD I NTT Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar, Sarankan Kandidat Bersaing dengan Baik

Kompas.com - 14/09/2019, 08:12 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Daerah I Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka Lena memastikan bahwa DPD NTT akan mendukung Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar periode mendatang.

"Partai Golkar NTT itu melakukan pleno. Bersama DPD II, menyepakati mendukung Airlangga Hartarto. Kami sudah pleno. Kalau sudah pleno begitu pasti ke sana (dukungan)," ujar Melki di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat, Jumat (13/9/2019).

Kendati demikian, jelang Musyawarah Nasional atau Munas Partai Golkar ini, pihaknya meminta kepada Airlangga Hartarto dan Bambang Soesatyo yang merupakan kandidat ketua umum agar bersaing dengan baik.

"Kami cuma berikan catatan kepada tim Airlangga dan Bambang Soesatyo agar mereka berdemokrasi dengan baik, jaga suasana dengan sehat. Golkar milik semua pihak," kata dia.

Diketahui, setidaknya ada empat orang telah menyatakan siap maju sebagai caketum periode mendatang. Mereka adalah Bambang Soesatyo, Ali Yahya, Ulla Nuchrawatty, dan Marlinda Irwanti.

Bambang Soesatyo saat ini menjabat sebagai ketua DPR. Di partai, dia menjabat sebagai wakil koordinator bidang pratama.

Ali Yahya merupakan Ketua Umum Satuan Karya Ulama Partai Golkar. Sementara itu, Ulla Nuchrawatty adalah mantan Ketua Umum Kesatuan Perempuan Partai Golkar. 

Sejumlah pihak di internal Partai Golkar ada yang menginginkan supaya Munas digelar lebih cepat sebelum Desember 2019.

Namun, hingga saat ini Partai Golkar masih menjadwalkan Munas Partai Golkar sesuai rencana awal, yaitu pada Desember mendatang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com