Istana: Pemerintah Banyak Merevisi Draf RUU KPK yang Disusun DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyebut Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang disusun Kementerian Hukum dan HAM banyak mengoreksi draf revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang disusun DPR.

DIM versi pemerintah itu sudah dikirimkan ke DPR pada Rabu (11/9/2019) hari ini.

DIM itu dikirim bersama dengan surat presiden yang menugaskan Menkumham Yasonna Laoly untuk membahas revisi UU KPK bersama para anggota dewan.

"DIM yang dikirim pemerintah banyak merevisi draf yang dikirim DPR," kata Pratikno, Rabu malam.

Baca juga: Setujui Pembahasan Revisi UU KPK, Jokowi Sudah Kirim Surpres ke DPR

Draf RUU KPK yang disusun Badan Legislasi DPR memang mendapat kritik dan penolakan dari sejumlah pihak, termasuk pimpinan dan pegawai KPK.

Lembaga antirasuah itu bahkan menyebut sembilan poin dalam revisi UU KPK yang berpotensi melemahkannya.

Poin itu antara lain soal independensi yang terancam, pembentukan Dewan Pengawas, penyadapan yang dibatasi, dan sejumlah kewenangan yang dipangkas.

Namun Pratikno tak merinci poin mana saja yang direvisi dalam DIM versi pemerintah.

Baca juga: Capim Ini Setuju Revisi UU KPK, tapi Tolak Dewan Pengawas

Menurut dia, Presiden Jokowi akan memberi penjelasan langsung terkait pasal mana saja yang disetujui dan ditolak.

"Intinya bahwa nanti Bapak Presiden jelaskan detail seperti apa," kata dia.

Pratikno hanya mengutip kembali pernyataan Presiden bahwa revisi ini tak akan mengganggu independensi KPK dalam menangani korupsi.

"Sekali lagi, presiden katakan KPK adalah lembaga negara yang independen dalam pemberantasan korupsi, punya kelebihan dibandingkan lembaga lainnya. Sepenuhnya presiden akan jelaskan lebih detail," ujarnya.