Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pansel Bantah Ada Capim Titipan dalam Seleksi Pimpinan KPK

Kompas.com - 09/09/2019, 16:15 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Tim Panitia Seleksi (Pansel) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 Yenti Garnasih membantah kabar yang menyebutkan adanya capim titipan dalam proses seleksi.

Sekalipun ada, capim titipan itu tak pernah sampai ke Pansel.

"Saya jawab langsung tidak ada titipan. Walaupun ada, tidak sampai ke Pansel, tidak ada titipan siapa dan bagaimana," kata Yenti dalam Rapat Dengar Pendapat Umum bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2019).

Baca juga: Pansel Capim KPK Pastikan 10 Peserta Tak Terpapar Radikalisme

 

Yenti mengatakan, boleh saja orang menitipkan capim ke Pansel. Tetapi, ia memastikan, Pansel bakal mengabaikan.

Menurut Yenti, sejauh ini pihaknya telah bekerja secara independen dan objektif tanpa adanya intervensi.

"Orang nitip boleh saja, tetapi yang penting kami tidak hiraukan titipan itu. Kemudian kita sudah bekerja secara objektif dan tidak ada intervensi," ujarnya.

Baca juga: Anggap Lobi Capim KPK Hal Biasa, Desmond Mengaku Pernah Dilobi Saut

Selain itu, Yenti juga memastikan tak ada kebocoran soal seleksi.

Sebab, menurut dia, sembilan Pansel tak pernah berkomunikasi dengan capim, baik secara langsung maupun menggunakan alat komunikasi.

"Berkaitan dengan isu bocor sebagainya, seharusnya tidak ada bocor. Karena kami bersembilan ini punya pakta integritas," katanya.

Kompas TV Komisi III DPR mengundang panitia seleksi capim KPK dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Gedung DPR Hari ini (9/9). RDPU ini merupakan rangkaian dari uji kepatutan dan kelayakan, yang akan dilakukan DPR untuk menyaring capim KPK menjadi 5 nama.<br /> <br /> Dalam RDPU ini, Komisi III DPR RI akan menggali lebih jauh 10 nama capim yang lolos seleksi dan sudah diserahkan kepada presiden, untuk dikerucutkan menjadi 5 nama oleh DPR.<br /> <br /> Hasil RDPU ini akan menjadi modal anggota Komisi III DPR dalam menggelar wawancara dan uji publik pada rabu dan kamis pekan ini. Proses uji kepatutan dan kelayakan capim KPK, memang dimulai hari ini (9/9).
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Nasional
Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Nasional
Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Nasional
Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

Nasional
Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

Nasional
LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

Nasional
Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

Nasional
Polri Siapkan Skema Buka Tutup Jalan saat World Water Forum di Bali

Polri Siapkan Skema Buka Tutup Jalan saat World Water Forum di Bali

Nasional
KPU: Bakal Calon Gubernur Nonpartai Hanya di Kalbar, DKI Masih Dihitung

KPU: Bakal Calon Gubernur Nonpartai Hanya di Kalbar, DKI Masih Dihitung

Nasional
Korban Meninggal Akibat Banjir Lahar di Sumatera Barat Kembali Bertambah, Kini 44 Orang

Korban Meninggal Akibat Banjir Lahar di Sumatera Barat Kembali Bertambah, Kini 44 Orang

Nasional
KPK Duga Negara Rugi Rp 30,2 M Karena 'Mark Up' Harga Lahan Tebu PTPN XI

KPK Duga Negara Rugi Rp 30,2 M Karena "Mark Up" Harga Lahan Tebu PTPN XI

Nasional
Kejagung Periksa Pihak Bea Cukai di Kasus Korupsi Impor Gula PT SMIP

Kejagung Periksa Pihak Bea Cukai di Kasus Korupsi Impor Gula PT SMIP

Nasional
PDI-P Ungkap Peluang Usung 3 Nama di Pilkada Jabar: Bima Arya, Dedi Mulyadi dan Ridwan Kamil

PDI-P Ungkap Peluang Usung 3 Nama di Pilkada Jabar: Bima Arya, Dedi Mulyadi dan Ridwan Kamil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com