Belum Tarik Personel BKO di Papua, Ini Pertimbangan Polri

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri belum menarik personel tugas bawah kendali operasi (BKO) di Papua dan Papua Barat. Langkah penarikan personel BKO sangat tergantung pada situasi di dua provinsi tersebut.

Salah satu yang menjadi pertimbangan polisi adalah rencana pihak asing yang telah merancang aksi kerusuhan hingga 1 Desember.

"Untuk BKO saya sampaikan tadi agenda setting-nya cukup panjang. Tentunya sangat tergantung pada dinamika situasi di sana," tutur Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (6/9/2019).

Baca juga: Warga Ambon Antre Foto Bersama Mahasiswa Papua di Acara Karnaval Musik

"Oke misalnya sudah aman. Oktober dia punya agenda setting, Desember dia punya agenda setting, apakah itu tidak dimitigasi secara maksimal, karena desain mereka sudah pasti akan membuat kerusuhan, akan menarik isu HAM di sana," sambung dia.

Dedi mengatakan, total sebanyak 13 satuan setingkat kompi (SSK) atau setara 1.300 personel BKO berada di Papua Barat.

Kemudian, sejumlah 30 SSK atau setara 3.000 anggota ditempatkan di Papua. Jumlah itu belum termasuk anggota yang sehari-hari bertugas di daerah tersebut.

Saat ini, Dedi mengatakan bahwa aparat keamanan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan tokoh setempat untuk menjaga situasi tetap kondusif.

"Aparat keamanan TNI-Polri bersama pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, betul-betul menjamin keamanan di sana dan selalu berkoordinasi dengan masyarakat juga agar masyarakat tidak terprovokasi," kata dia.

Sebelumnya, polisi mengungkapkan bahwa pihak asing yang diduga menjadi dalang kerusuhan di Papua dan Papua Barat telah merencanakan aksi hingga 1 Desember mendatang.

Sebagai informasi, 1 Desember menjadi hari ulang tahun Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN/ OPM).

"Di dalam negeri dia mengambil setting tetap mendesain kerusuhan ini sampai 1 Desember," tutur Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat.

Baca juga: Setelah Era Gus Dur, Ada Kekeliruan dalam Memahami Persoalan Papua

Sementara itu, di dunia internasional, pihak asing tersebut juga diduga merancang kerusuhan agar dapat membawa isu HAM ke sidang Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).

Menurut keterangan polisi, terdapat dua sasaran terduga dalang kerusuhan tersebut, yaitu sidang HAM PBB di Jenewa, Swiss pada 9 September 2019 dan sidang umum PBB di New York pada 23-24 September 2019.

"Agenda setting itulah yang akan mereka desain (untuk) memunculkan isu-isu Papua, isu tentang HAM, isu kerusuhan, isu rasisme, itu diangkat kelompok tersebut meski dalam agenda tersebut enggak ada agenda tentang itu," kata Dedi.