Suntikan Dana Rp 230 Triliun untuk MRT, Sebagian Besar dari Non-APBD

JAKARTA, KOMPAS.com - Corporate Secretary Division Head MRT Jakarta Muhammad Kamaluddin mengklarifikasi asal muasal dana sebesar Rp 230 triliun untuk pengembangan MRT.

Dia meluruskan jika dana tersebut tidak sepenuhnya diterima dari Pemprov DKI Jakarta melainkan dari beberapa perusahaan lain yang ikut bekerja sama dalam pengembangan MRT.

"Sebanyak Rp 230 triliun yang dimaksud tidak sepenuhnya berasal dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melainkan sebagian besar akan bersumber dari lembaga pendanaan dan investasi global dan skema Kerja Sama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (KPDBU), dan sebagainya," kata Kamaluddin dalam keteranganya,  Kamis (29/8/2019).

Baca juga: RAPBD 2020 Naik Rp 6,9 Triliun untuk Keperluan Rehab Gedung Sekolah hingga MRT Fase 2

Nantinya, dana tersebut direncanakan untuk mengerjakan fase dua dan fase tiga MRT yang kini masih dalam pengerjaan.

"Fase 3 MRT Jakarta direncanakan akan dibangun mulai dari Ujung Menteng – Kalideres," kata Kamaluddin.

Dalam pemberitaan sebelumnya, Direktur utama PT MRT William Sabandar mengatakan pihaknya akan mendapat suntikan dana sebesar Rp 230 triliun. Awalnya, angka itu disebut berasal dari Pemprov DKI Jakarta.

Baca juga: Mulai Pekan Depan, Disediakan Parkir Sepeda Gratis di Stasiun MRT Cipete Raya

Dana itu merupakan bagian dari nilai Rp 517 triliun yang dibutuhkan Pemprov DKI untuk program Urban Regeneration Jakarta.

Program urban regeneration tersebut terdiri dari pembenahan transportasi yaitu dengan perluasan MRT, LRT, bus dan Micro bus. Setelah itu soal perumahan, jangkauan ari bersih dan pengelolaan limbah.