Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Smart SIM Bisa Jadi Uang Elektronik, Korlantas Kerja Sama dengan 3 Bank

Kompas.com - 27/08/2019, 19:37 WIB
Devina Halim,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Korps Lalu Lintas Polri bekerja sama dengan tiga bank terkait fungsi Surat Izin Mengemudi (SIM) baru bernama Smart SIM yang juga dapat digunakan sebagai uang elektronik

Kepala Korlantas Irjen (Pol) Refdi Andri mengatakan, ketiga bank tersebut adalah BRI, BNI dan Bank Mandiri.

"Untuk BNI, kita gunakan uang elektronik itu namanya Tap Cash. Kalau kita kerja sama dengan Bank Mandiri, namanya e-Money. Kalau kita kerjasama dengan BRI namanya Brizzi," ungkap Refdi ketika ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (27/8/2019).

Menurut dia, fungsi Smart SIM sebagai uang elektronik juga telah direstui oleh Bank Indonesia.

Baca juga: Kakorlantas Tunjukkan Smart SIM, Ini Wujudnya...

Dengan fungsi tersebut, pemilik dapat membayar tol, berbelanja di minimarket, hingga membayar denda tilang menggunakan Smart SIM. Pemilik kartu dapat mengisi saldo maksimal Rp 2 juta.

Namun, Refdi menuturkan, Smart SIM sebagai uang elektronik merupakan opsional bagi pemiliknya. Artinya, pemilik kartu tersebut memutuskan sendiri apakah akan mengaktifkan Smart SIM sebagai uang elektronik atau tidak.

"Itu bukan kewajiban. Itu adalah hak pemilik SIM, kalau itu dianggap perlu, silakan diaktivasi. Aktivasinya di mana? Ada nanti BNI di situ, ada BRI, ada Mandiri, silakan. Tapi kalau tidak dianggap perlu, tidak usah," ujar dia.

Baca juga: Cara Isi Saldo Smart SIM Sama Seperti Kartu e-Toll

Smart SIM itu sendiri akan diluncurkan secara resmi pada 22 September 2019 mendatang, bertepatan dengan Hari Lalu Lintas Bahayangkara ke-64.

Pengguna SIM lama akan mendapatkan Smart SIM ketika melakukan perpanjangan. Sementara, pengguna baru dapat membuat SIM baru di kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat).

Ia menegaskan bahwa SIM jenis terbaru tersebut tidak merugikan publik.

"Jadi tidak ada yang berubah dari mekanisme pelayanan, sekuriti ditingkatkan, tidak ada juga yang berubah dari PNPB yang harus dibayarkan masyarakat. Jadi tidak ada satupun masyarakat yang dirugikan," ucap dia.

Korlantas akan menerapkan masa uji coba Smart SIM selama enam bulan setelah diluncurkan.

 

Kompas TV Gaya busana Presiden RI Joko Widodo, selalu menarik perhatian publik, termasuk penggunaan sneakers. Bahkan, sejumlah menteri kabinet kerja juga ikut mengenakan sneakers saat melakukan kunjungan kerja.<br /> <br /> Gaya busana Presiden Joko Widodo kerap mencuri perhatian publik, begitu juga cara presiden mengenakan sepatu atau sneakers.<br /> <br /> Di sejumlah kegiatan Presiden Joko Widodo tak segan untuk mengenakan sneakers buatan dalam negeri. Seperti saat berkunjung ke Cilacap dan Banyumas, Jawa Tengah saat membagikan Kartu Indonesia Pintar, program keluarga harapan dan pemberian makanan tambahan bagi anak-anak.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Nasional
Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasional
Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Nasional
Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Nasional
Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com