Polri sedang Pilah-pilah Satker yang Akan Diboyong ke Ibu Kota Baru

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakapolri Komjen Ari Dono Sukmanto mengungkapkan bahwa aparat kepolisian sedang memilah-milah satuan kerja (satker) yang akan ikut diboyong ke ibu kota baru di Kalimantan Timur.

"Kita sudah rapat-rapat, untuk persiapan pemindahan satuan-satuan kerja mana yang akan digeser dan mana yang akan tetap di sini," ujar Ari ketika ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (27/8/2019).

Menurutnya, bagian di Mabes Polri yang berhubungan dengan strategi dan kebijakan pasti akan ikut berpindah ke ibu kota baru tersebut.

Baca juga: Komisi II Sebut jika UU Belum Sah, Pembangunan di Ibu Kota Baru Ilegal

Sementara, untuk hal yang berhubungan dengan pelayanan, seperti Polda, dipastikan tetap ada di Jakarta.

"Iya Mabes Polri, pemerintahan, pusat kegiatan administrasi daripada kepolisian, khususnya tentang strategi dan kebijakan pasti bergeser semua ke sana (Kaltim). Untuk pelayanan kan tetap sama seperti Polda-Polda ada, hanya pusat Mabes Polri-nya saja," ujar dia.

Baca juga: Kemendagri Sebut Ibu Kota Baru Dipimpin ASN

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan ibu kota baru berada di Provinsi Kalimantan. Hal itu disampaikan Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta.

"Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kertangera, Provinsi Kalimantan Timur," kata Jokowi.

Ada sejumlah alasan Jokowi memilih daerah tersbeut sebagai ibu kota baru.

Baca juga: Ibu Kota Pindah, Pembangunan Transportasi hingga Air Bersih di Jakarta Tetap Prioritas

Pertama, Jokowi beralasan, Kalimantan Timur memiliki risiko bencana yang kecil, baik banjir, tanah longsor, maupun gempa.

Selain itu, lokasi tersebut dinilai strategis. Jika ditarik kordinat, lokasinya berada di tengah-tengah wilayah Indonesia.

Alasan ketiga, lokasi itu berada dekat perkotaan yang sudah terlebih dahulu berkembang, yakni Kota Balikpapan dan Kota Samarinda.

"Keempat, telah memiliki infrastruktur yang relatif lengkap," ujar Jokowi.

Terakhir, hanya di lokasi tersebutlah terdapat lahan pemerintah, yakni seluas 180.000 hektar.