Kaltim Termasuk Provinsi Teraman, Polri Sebut "Layak Jadi Ibu Kota"

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri mengungkapkan bahwa Provinsi Kalimantan Timur layak dijadikan sebagai ibu kota baru Indonesia dikarenakan kondisi keamanan yang relatif baik.

Demikian diungkapkan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (26/8/2019).

"Dari data gangguan kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat), dari 34 Polda, Kaltim termasuk 10 Polda yang teraman di Indonesia. Artinya Kaltim memang dari sudut pandang fungsi keamanan sudah layak sebagai ibu kota," ungkap Dedi.

Menurutnya, angka kejahatan jalanan atau street crime di Kaltim terendah di Indonesia. Selain itu, kejadian menonjol di wilayah tersebut juga cenderung kecil.

Baca juga: Menteri PPN: Pemindahan Ibu Kota Paling Lambat Mulai 2024

Meski demikian, Dedi tak menampik bahwa potensi ancaman teroris masih ada di daerah tersebut. Tapi, ia mengatakan bahwa potensinya juga kecil.

"Ancaman terorisme Kaltim memang ada, tapi kecil, tidak sebesar di Kalimantan Barat, di Jawa dan beberapa wilayah Sumatera," ujar dia.

Jenis kejahatan yang menonjol di daerah tersebut adalah tindak pidana yang berhubungan dengan lingkungan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan ibu kota baru berada di Provinsi Kalimantan. Hal itu disampaikan Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta.

"Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kertangera, Provinsi Kalimantan Timur," kata Jokowi.

Ada sejumlah alasan Jokowi memilih daerah tersbeut sebagai ibu kota baru.

Baca juga: Mengapa Ibu Kota Negara Dipindah ke Kaltim? Ini Penjelasan Jokowi

Pertama, Jokowi beralasan, Kalimantan Timur memiliki risiko bencana yang kecil, baik banjir, tanah longsor, maupun gempa.

Selain itu, lokasi tersebut dinilai strategis. Jika ditarik kordinat, lokasinya berada di tengah-tengah wilayah Indonesia.

Alasan ketiga, lokasi itu berada dekat perkotaan yang sudah terlebih dahulu berkembang, yakni Kota Balikpapan dan Kota Samarinda.

"Keempat, telah memiliki infrastruktur yang relatif lengkap," ujar Jokowi.

Terakhir, hanya di lokasi tersebutlah terdapat lahan pemerintah, yakni seluas 180.000 hektar.