Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Muhammad Hasanuddin Wahid Jabat Sekjen PKB

Kompas.com - 26/08/2019, 17:20 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Umum Pagar Nusa Muhammad Hasanuddin Wahid resmi menjabat Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Kebangkitan Bangsa.

Keputusan tersebut dibacakan Wakil Ketua Umum PKB Ida Fauziyah saat membacakan struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB.

"Sekretaris Jenderal, Muhammad Hasanuddin Wahid," ucap Ida saat membacakan struktur pengurus di Kantor DPP PKB, Menteng, Jakarta, Senin (26/8/2019).

Ida mengatakan DPP PKB tetap menunjuk seorang sekjen dalam struktur kepengurusan periode 2019-2024. Ia menyadari hal itu berbeda dengan rencana awal.

Baca juga: Ingin Berantas Radikalisme, PKB Harap Jabat Menteri di Bidang Ini...

 

Penunjukan sekjen tetap dilakukan sebab diharuskan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Undang-undang Partai Politik mengharuskan pimpinan partai diisi oleh ketua umum dan sekjen.

Ida menambahkan Hasanuddin didapuk sebagai sekjen lantaran sebelumnya berkecimpung di kepengurusan DPP PKB sebagai wakil sekjen.

Selain itu, Hasanuddin juga menjabat Sekretaris Umum Pagar Nusa, wadah organisasi silat Nahdlatul Ulama. Ia pun dianggap mampu mengemban tugas sekjen.

Baca juga: Muhaimin Pastikan Mundurnya Rusdi Kirana Tak Pengaruhi PKB

Senada dengan pernyataan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, tugas sekjen di periode ini lebih banyak mengonsolidasikan internal partai.

"Sekjen lebih banyak mengkonsolidasikan internal partai. Kami mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata dia.

Sebelumnya, Muhaimin berencana merombak struktur kepengurusan partai pada periode 2019-2024. Salah satunya dengan menghapus posisi sekretaris jenderal (sekjen).

Cak Imin, sapaannya, mengatakan, wacana penghapusan jabatan sekjen juga didengungkan oleh para kader selama berlangsungnya Muktamar V PKB.

"Ada aspirasi tidak ada sekjen. Yang ada direktur eksekutif. Itu aspirasi perubahannya di situ. Jadi sekjen selama ini kan politis ya sehingga banyak (problem). Nanti politisnya diambil alih ketua umum," kata Cak Imin di lokasi muktamar, Westin Resort, Badung, Bali, Rabu (21/8/2019).

Baca juga: PKB Janji Tidak Aktif Mendorong Penambahan Kursi MPR

Muhaimin pun berharap ke depan sekjen PKB lebih fokus pada tugas kepartaian. Ia juga berharap sekjen tidak terjebak politik praktis sehingga bisa optimal menjalankan tugas partai.

"Ini sangat penting karena istilahnya partai ini butuh kecepatan. Yang paling lemah dari partai ini ialah karena semua struktur itu politis," tutur Muhaimin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Minta Polri Jelaskan Motif Penguntitan, Anggota DPR: Jampidsus Bukan Teroris

Minta Polri Jelaskan Motif Penguntitan, Anggota DPR: Jampidsus Bukan Teroris

Nasional
Jokowi Usahakan Bansos Beras Lanjut sampai Desember 2024, Beri Isyarat Anggaran Cukup

Jokowi Usahakan Bansos Beras Lanjut sampai Desember 2024, Beri Isyarat Anggaran Cukup

Nasional
Diksi 'Ancaman Keamanan’ dalam RUU Polri Dianggap Tak Jelas

Diksi 'Ancaman Keamanan’ dalam RUU Polri Dianggap Tak Jelas

Nasional
Jokowi Minta Pancasila Disosialisasikan Sesuai Gaya Generasi Z hingga Milenial

Jokowi Minta Pancasila Disosialisasikan Sesuai Gaya Generasi Z hingga Milenial

Nasional
Beri Amanat Harlah Pancasila, Megawati Sebut Pemimpin Tak Boleh Lari dari Tanggung Jawab

Beri Amanat Harlah Pancasila, Megawati Sebut Pemimpin Tak Boleh Lari dari Tanggung Jawab

Nasional
Megawati Ungkap Alasan Peringati Harlah Pancasila di Ende

Megawati Ungkap Alasan Peringati Harlah Pancasila di Ende

Nasional
Anies Pertimbangkan Maju Pilkada Jakarta 2024, Mahfud: Silakan Saja

Anies Pertimbangkan Maju Pilkada Jakarta 2024, Mahfud: Silakan Saja

Nasional
Putusan MA soal Usia Kepala Daerah Dinilai Bikin Syarat Pencalonan Pilkada Tak Adil dan Seragam

Putusan MA soal Usia Kepala Daerah Dinilai Bikin Syarat Pencalonan Pilkada Tak Adil dan Seragam

Nasional
KPU Disebut Bisa Tunda Pemberlakuan Putusan MA soal Syarat Usia Calon Kepala Daerah

KPU Disebut Bisa Tunda Pemberlakuan Putusan MA soal Syarat Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Jokowi Klaim Produksi Minyak Blok Rokan Lebih Tinggi Setelah Dikelola Pertamina

Jokowi Klaim Produksi Minyak Blok Rokan Lebih Tinggi Setelah Dikelola Pertamina

Nasional
Menkominfo Sebut MWC 2024 Berpeluang Jadi Showcase Ekosistem Telekomunikasi Nasional

Menkominfo Sebut MWC 2024 Berpeluang Jadi Showcase Ekosistem Telekomunikasi Nasional

Nasional
Moeldoko Bicara soal Tapera, Sebut Tak Akan Ditunda dan Bantah untuk Danai IKN

Moeldoko Bicara soal Tapera, Sebut Tak Akan Ditunda dan Bantah untuk Danai IKN

Nasional
Tak Hadiri Upacara Hari Lahir Pancasila di Ende, Megawati Disebut Sedang Kurang Sehat

Tak Hadiri Upacara Hari Lahir Pancasila di Ende, Megawati Disebut Sedang Kurang Sehat

Nasional
Hasto Kristiyanto Gantikan Megawati Bacakan Amanat Upacara Hari Lahir Pancasila di Ende NTT

Hasto Kristiyanto Gantikan Megawati Bacakan Amanat Upacara Hari Lahir Pancasila di Ende NTT

Nasional
Pakaian Teluk Belange, Baju Adat Jokowi Saat Pimpin Ucapara Hari Lahir Pancasila di Riau

Pakaian Teluk Belange, Baju Adat Jokowi Saat Pimpin Ucapara Hari Lahir Pancasila di Riau

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com