Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kondisi Mobil Dinas Jokowi: Jendela Tak Berfungsi, Radio Nyala Sendiri

Kompas.com - 22/08/2019, 13:31 WIB
Ihsanuddin,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan, pengadaan mobil dinas baru untuk presiden, wakil presiden, dan para menteri Kabinet Kerja 2019-2024 merupakan hal wajar.

Sebab, kendaraan dinas yang digunakan selama ini sudah berumur lebih dari sepuluh tahun.

"Sudah wajarlah mobil sudah lebih dari 10 tahun," kata Heru di Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (22/8/2019).

Diketahui, kendaraan dinas presiden dan wapres saat ini, yakni Mercedes-Benz jenis S600 Guard yang berjumlah delapan unit, sudah digunakan sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Baca juga: Menunggu Pilihan Mobil Dinas Presiden

Heru mengatakan, akibat sudah berumur, mobil dinas presiden dan wapres sering kali mengalami kerusakan.

Menurut dia, pabrikan mobil juga sudah beberapa kali mengingatkan bahwa kerusakan pada mobil yang sudah berumur lebih dari 10 tahun sulit untuk diperbaiki.

"Kan berkali-kali, power window enggak jalan, elektrik enggak jalan, lantas pernah semua sound system di dalam mobil bunyi. Radio semua bunyi kan enggak nyaman. Kira-kira begitu," kata Heru.

Baca juga: Baru 5 Menit Jalan dari Bandara, Mobil Jokowi Berhenti Mendadak

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono, saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (28/7/2016).Kompas.com/Kurnia Sari Aziza Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono, saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (28/7/2016).
Bahkan, menurut Heru, kerusakan itu terjadi saat sedang kunjungan ke luar kota. Alhasil, dengan unit mobil yang juga terbatas dan jadwal kunjungan yang padat, sulit untuk mencari mobil pengganti.

"Contoh ketika beliau menggunakan di Bali, ada sesuatu yang tidak normal dan terpaksa kami dan saya selaku dan bersama Paspampres berada di lokasi berusaha mencari pengganti," ujar Heru.

"Dan ternyata penggantinya dari sisi persyaratan keamanan seorang kepala negara tidak memenuhi syarat," lanjut dia.

Oleh karena itu, untuk tahun ini Kementerian Sekretariat Negara membuka tender untuk mendatangkan dua kendaraan dinas baru presiden dan wapres.

Baca juga: BMW dan Mercedes-Benz Ikut Lelang Mobil Dinas Presiden

Sejauh ini, sudah ada dua merek yang bertarung menawarkan produk. Keduanya adalah Mercedes-Benz dan BMW.

Sementara itu, untuk mobil para menteri, tender sudah dimenangi oleh PT Astra Internasional Tbk.

Penggantian kendaraan dinas para menteri pun didasarkan atas hal sama.

"Wajarlah menteri juga Toyota Crown sudah lebih dari 10 tahun. Saya dengar beberapa menteri enggak pakai kendaraan itu karena sering mogok. Mesinnya tiba-tiba panas dan lain-lain," kata Heru.

 

Kompas TV Visual amatir ini memperlihatkan aksi Serikat Pekerja Awak Mobil Tangki Pertamina yang menghentikan mobil presiden Joko Widodo, ketika keluar dari Istana Kepresidenan, Rabu malam (13/2).<br /> <br /> Kericuhan sempat terjadi ketika demonstran yang ingin merangsek mendekati mobil presiden dihentikan oleh Paspampres. Aksi dorong antara Paspampres dan polisi dengan ratusan demonstran pun sempat terjadi sebelum kemudian presiden Joko Widodo berhenti untuk mengajak berdialog dengan salah seorang demonstran.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Keberatan Ditertibkan, Juru Parkir Minimarket: Cari Kerjaan Kan Susah...

Keberatan Ditertibkan, Juru Parkir Minimarket: Cari Kerjaan Kan Susah...

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com