UNS Solo Akan Ikuti Rencana Pemerintah Datangkan Rektor Asing

KARANGANYAR, KOMPAS.com – Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS Solo) Jamal Wiwoho mengatakan, pihak UNS akan mengikuti rencana pemerintah untuk mendatangkan rektor asing. 

Ia menilai, rencana rektor asing untuk memimpin perguruan tinggi di Indonesia memiliki kelebihan dan kekurangan.

“Kalau saya (UNS) ikut saja. Secara prinsip ikut saja. Artinya ada nilai plus-minus. Siap saja (dengan rencana rektor asing),” kata Jamal kepada Kompas.com saat ditemui selepas acara Konser Apresiasi Pancasila di Karanganyar, Jawa Tengah, (19/8/2019) malam.

Ia menyebut, keberadaan rektor asing berdampak positif dengan catatan rektor itu memiliki reputasi tingkat internasional, jaringan yang bagus, publikasi yang bagus, dan catatan-catatan intelectual property right.

(Baca juga: Menristekdikti: Presiden Setuju soal Rektor Asing, tetapi...)

Sementara itu, menurut dia, rektor asing akan kurang efektif bekerja lantaran persoalan budaya, gaji, dan anggaran perguruan tinggi.

“Tetapi kami juga butuh rektor nasional. Karena apa? Aturan-aturan (permenristekdikti) kita harus disuaikan itu dulu. Rektor asing tentu tak semudah yang dibayangkan,” ucap Jamal.

Saat ini, pemilihan rektor kampus di Indonesia diatur berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri.

Pemerintah berencana mendatangkan rektor asing untuk memimpin perguruan tinggi di Indonesia. Presiden Jokowi sendiri telah menyetujui rencana mendatangkan rektor asing.

Ada 16 peraturan pemerintah yang direvisi agar rektor asing bisa memimpin perguruan tinggi di Indonesia.

Revisi 16 peraturan pemerintah ditargetkan bisa selesai pada tahun ini dan pada tahun depan diharapkan sudah ada rektor asing yang bisa memimpin PTN di dalam negeri.

Baca juga: Menristekdikti: Presiden Setuju soal Rektor Asing, tetapi...

Adapun wacana mendatangkan rektor asing ini muncul untuk meningkatkan peringkat perguruan tinggi di Indonesia di tingkat dunia. Namun, wacana ini sebelumnya mendapat penolakan dari sejumlah pihak.

Menurut Pelaksana Tugas Rektor Universitas Budi Luhur Wendi Usino, keberadaan rektor asing untuk memimpin suatu kampus di Indonesia tidak efektif karena berhubungan dengan dua alasan, yaitu masalah budaya dan pembiayaan.