Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Usut Akar Masalah Rusuh di Manokwari, Wiranto: Tuntas dan Adil!

Kompas.com - 19/08/2019, 15:29 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menegaskan, kasus dugaan penghinaan terhadap bendera merah putih di Surabaya akan diusut hingga tuntas dengan mengedepankan prinsip keadilan.

"Telah diinstruksikan untuk melakukan pengusutan secara tuntas dan adil bagi siapapun yang dianggap melakukan pelanggaran hukum dalam peristiwa ini," ujar Wiranto dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (19/8/2019).

Bahkan, aparat juga akan memburu oknum yang melontarkan kata-kata tidak pantas dan berbau rasisme selama proses hukum atas peristiwa dugaan penghinaan bendera merah putih itu.

Baca juga: Ini Awal Mula Penyebab Kerusuhan di Manokwari

Pemerintah, sebut Wiranto, sangat menyesalkan kedua peristiwa tersebut.

"Nyata-nyatanya, (peristiwa tersebut) mengganggu kebersamaan dan persatuan kita sebagai sebuah bangsa," lanjut Wiranto.

Sebab, peristiwa-peristiwa itulah yang menyebabkan masyarakat Papua marah sehingga warga di Manokwari, Papua Barat, melakukan kerusuhan. 

Wiranto sekaligus menegaskan, penindakan tegas akan dilakukan aparat hukum kepada pihak-pihak yang sengaja memanfaatkan peristiwa ini untuk kepentingan negatif.

"Dan juga akan kita usut secara tuntas dan adil, siapapun yang memanfaatkan insiden ini untuk kepentingan-kepentingan yang negatif," lanjut Wiranto.

Baca juga: Kapolri Sebut Situasi di Manokwari Berangsur Kondusif

Berawal dari Peristiwa di Surabaya

Diberitakan, Sabtu (17/8/2019), polisi membawa paksa 43 mahasiswa asal Papua di Asrama Papua, Jalan Kalasan, Surabaya, ke Mapolrestabes Surabaya. Tindakan itu dilakukan setelah polisi menembakkan gas air mata serta menjebol pagar asrama terlebih dahulu.

Wakil Kepala Polrestabes Surabaya AKBP Leonardus Simarmata mengatakan, mahasiswa asal Papua diangkut untuk diperiksa terkait laporan adanya perusakan serta pembuangan bendera merah putih ke selokan di asrama mereka.

Belakangan, polisi mengembalikan mereka. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo memastikan, polisi memulangkan mereka karena tidak ditemukan adanya unsur pidana.

Baca juga: Fakta Kerusuhan di Manokwari, Gedung DPRD Dibakar hingga Polisi Tertembak

Rupanya, proses hukum terhadap mahasiswa ini menuai solidaritas warga Papua. Salah satunya di Manokwari. Warga, Senin pagi, turun ke jalan untuk memprotes hal tersebut.

Tuntutan yang mereka usung adalah menolak diskriminasi dan persekusi terhadap mahasiswa Papua. Bahkan, mereka juga berteriak menolak rasisme.

Aksi unjuk rasa berubah kerusuhan. Pengunjuk rasa dengan membakar kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Papua Barat di Jalan Siliwangi, Manokwari.

Massa membakar ban saat kerusuhan di pintu masuk Jalan Trikora Wosi Manokwari, Senin (19/8/2019).  Aksi ini merupakan buntut dari kemarahan mereka atas peristiwa yang dialami mahasiswa asal Papua di Surabaya, Malang dan Semarang.ANTARA FOTO/TOYIBAN Massa membakar ban saat kerusuhan di pintu masuk Jalan Trikora Wosi Manokwari, Senin (19/8/2019). Aksi ini merupakan buntut dari kemarahan mereka atas peristiwa yang dialami mahasiswa asal Papua di Surabaya, Malang dan Semarang.
Selain Gedung DPRD, massa juga membakar sejumlah kendaraan roda dua dan roda empat.

Tidak hanya itu, massa juga melakukan pelemparan terhadap Kapolda Papua Barat dan Pangdam XVIII/Kasuari, yang datang untuk menenangkan massa.

Untuk menghentikan aksi anarkis tersebut, polisi terpaksa menembakan gas air mata.

Baca juga: Kerusuhan di Manokwari, Khofifah Telepon Gubernur Papua dan Minta Maaf

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo memastikan, meski sempat terjadi kerusuhan, namun kepolisian dibantu TNI saat ini sudah berhasil mendinginkan massa di Manokwari.

"Untuk situasi, secara umum masih dapat dikendalikan oleh aparat kepolisian, baik Polda Papua Barat serta Polres di sekitar Manokwari bersama-sama TNI. Konsentrasi massa saat ini masih ada di satu titik saja, titik lain berhasil dikendalikan," ujar Dedi.

 

Kompas TV Situasi di Papua Barat dipicu oleh informasi yang tak benar soal rentetan peristiwa di Surabaya, Jawa Timur yang puncaknya terjadi pada 17 Agustus 2019 lalu. Karena itu Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian meminta mahasiswa yang menggelar unjuk rasa untuk tenang dan polisi diminta Kapolri untuk menjelaskan informasi di Surabaya dengan sebaik-baiknya. Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian juga meminta penanganan tidak mengerahkan kekuatan yang berlebihan. #Papua #Rasisme #JawaTimur
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Nasional
Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Nasional
Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

Nasional
Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Nasional
Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Nasional
Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Nasional
Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com