Pasca-Pembakaran Kantor DPRD di Manokwari, Mendagri Terus Pantau Situasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan, Kemendagri terus memantau kondisi yang terjadi pasca-kerusuhan di Manokwari, Papua Barat pada Senin (19/8/2019).

Pasalnya. dalam kerusuhan tersebut, kantor DPRD Papua Barat dibakar oleh massa yang menggelar aksi protes terhadap tindakan persekusi kepada mahasiswa Papua di Jawa Timur.

"Sekarang sedang terus dimonitor. Semua sudah diatasi oleh kepolisian setempat, di-back up TNI," ujar Tjahjo di Kantor Kemendagri, Senin (19/8/2019).

Baca juga: Fakta Kerusuhan di Manokwari, Gedung DPRD Dibakar hingga Polisi Tertembak

Tjahjo mengatakan, ia juga telah meminta Gubernur Papua Lukas Enembe yang berada di Jakarta untuk kembali ke Jayapura untuk menjaga wilayahnya.

Sedangkan, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan kini sudah di Manokwari.

Tidak hanya itu, pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat, baik TNI, polisi, maupun kejaksaan.

"Tapi yang penting semua bisa dikendalikan dengan baik," kata dia.

Baca juga: Rusuh Manokwari, Fadli Zon Minta Pemerintah Bertindak Cepat dan Tepat

Adapun kerusuhan di Manokwari terjadi setelah aksi demonstrasi warga dilakukan dengan membakar ban bekas dan meletakkan pohon di sejumlah ruas jalan di dalam kota Manokwari, Senin (19/8/2019) pagi.

Aksi tersebut berlangsung anarkistis karena massa sempat melemparkan pecahan botol dan merobohkan papan reklame, serta traffic light di pinggir Jalan Yos Sudarso.

Bahkan, kantor DPRD Papua Barat pun ikut menjadi sasaran amuk warga dengan dibakar.

Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap tindakan persekusi dan rasisme yang dilakukan organisasi masyarakat (ormas) dan oknum aparat terhadap mahasiswa Papua di Malang, Surabaya, dan Semarang.

Baca juga: Wagub Papua Barat: Aktivitas Warga Manokwari Lumpuh Total, Perekonomian Terganggu