Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tim Investigasi Gabungan Belum Bisa Ungkap Penyebab Blackout

Kompas.com - 17/08/2019, 07:58 WIB
Devina Halim,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim investigasi gabungan masih mendalami penyebab utama pemadaman listrik di sebagian besar Pulau Jawa dan Bali, beberapa waktu lalu.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo mengatakan, tim sudah menyisir alur listrik di Jawa Tengah. Kini, tim butuh menyisir alur di Jakarta dan sekitarnya.

"Di Pemalang kelihatannya sudah selesai, tinggal Jakarta. Jakarta banyak objeknya ternyata. Ada (PLTGU) Muara Karang dan ada beberapa titik yang harus didalami juga," ujar Dedi di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (16/8/2019).

Baca juga: Selidiki Penyebab Blackout, Polri Teliti 225 Pembangkit

Dengan demikian, penyebab utama pemadaman listrik alias blackout yang terjadi Minggu, (4/8/2019) lalu, belum bisa diketahui.

Rencananya, tim investigasi mengumumkan ke publik, Jumat (16/8/2019) kemarin, atau sekitar satu minggu setelah pembentukkan tim.

Namun, karena tim belum menemukan penyebab utamanya, maka pengumuman melalui konferensi pers ditunda.

"Saya sudah tanya Pak Fadil (Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen (Pol) Fadil Imran). Pak Fadil bilang masih belum selesai. jadi kita enggak bisa buru-buru juga. Memang target kita satu minggu. Tapi karena kondisi di lapangan berbeda. Namun, tim masih kerja keras," ujar Dedi.

Tim itu sendiri diberikan waktu dua pekan untuk mengetahui penyebab utama padamnya listrik.

Baca juga: Ini Temuan Tim Labfor Polri di TKP Terkait Blackout

Seperti diketahui, tim akan melakukan penelitian terhadap 225 pembangkit di sepanjang jalur tower transmisi di Gunung Pati, Semarang, Jawa Tengah hingga Jakarta.

Sejumlah tower listrik itu dianggap polisi sebagai tempat kejadian perkara peristiwa blackout.

Tim terdiri dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Laboratorium Forensik (Labfor), Inafis, dan sejumlah saksi ahli dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, ESDM, Institut Pertanian Bogor (IPB) dan seorang pakar kelistrikan bernama Rizal.

Selain itu, tim akan terus berkoordinasi dengan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang juga melakukan asesmen internal. 

 

Kompas TV Setelah mempertanggungjawabkan pemadaman listrik kepada Presiden Jokowi, Senin (5/8), hari ini Komisi VII DPR akan memanggil dan bertemu jajaran direksi PLN. Sementara, selain PLN menjanjikan investigasi penyebab blackout, polisi juga turun tangan menyelidiki penyebab padamnya listrik di lapangan. Bagaimana pertanggungjawaban atas kejadian padamnya listrik yang hingga hari ini masih terus terjadi? Apa kompensasi bagi masyarakat yang terdampak pemadaman ini? Simak dialonya dengan anggota Komisi VII DPR Abdul Kadir Karding, analis kelistrikan dari Institute for Essential Services Reform Fabby Tumiwa, dan analis kebijakan publik Agus Pambagio. #JakartaMatiListrik #MatiListrik #MatiLampu
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com