Menurut Moeldoko, Karhutla Sulit Dipadamkan Karena Banyaknya Titik Api

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, pemerintah kesulitan memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera dan Kalimantan.

Pasalnya, tim gabungan yang terdiri dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Polri, TNI dan pemerintah daerah menemukan banyaknya jumlah titik api (hotspot).

"Memang tidak mudah, karena sumber titiknya itu banyak. Kalau diperbandingkan dengan yang lalu, dulu padat asapnya tetapi titiknya kurang. Sekarang ini titiknya banyak, tapi kepadatannya kurang," ujar Moeldoko di kantornya di Gedung Bina Graha, Jakarta, Kamis (15/8/2019).

"Titik (api) banyak inilah yang memerlukan kekuatan besar karena terpencar-pencar dan ini tidak mudah, itu kira-kira. Memang situasi ini yang memberikan kesulitan kepada aparat yang bekerja di lapangan. Jadi kami sudah bekerja keras," lanjut dia.

Baca juga: Polisi Selidiki 6 Perusahaan dan Tangkap 30 Orang Terkait Karhutla di Kalbar

Ia menambahkan, pemerintah telah menginstruksikan aparat di lapangan disebar di semua titik api yang terpantau.

Mantan Panglima TNI itu menegaskan, pemerintah melalui Polri akan menindak tegas terhadap pelaku pembakaran hutan, baik yang dilakukan oleh perorangan maupun korporasi.

"Saya sudah bicara panjang lebar dengan menteri kehutanan, kami akan melakukan tindakan yang keras. Lebih keras lagi terhadap para pelanggar itu. Apakah itu korporasi, apakah itu perorangan," lanjut dia.

Baca juga: Kapolri Bentuk Tim Asistensi Karhutla di Riau, Jambi, Kalteng, dan Kalbar

Diketahui, hingga saat ini karhutla masih terjadi di Sumatera dan Kalimantan. Di Kalimantan Tengah, karhutla sudah mendekati wilayah pemukiman penduduk.

Di Kalimantan Barat, polisi sudah mengusut 26 kasus dengan 30 tersangka atas kebakaran hutan dan lahan di wilayahnya.

Kepala Bidang Humas Polda Kalbar Kombes (Pol) Donny Charles Go menambahkan, pihaknya juga tengah menyelidiki enam perusahaan yang lahan konsesinya diduga ada titik api.

"Polda Kalbar terus bekerja untuk menekan praktik pembakaran lahan. Selain perorangan, keterlibatan korporasi juga sedang didalami," kata Donny, Kamis (15/8/2019).