Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Geledah 5 Tempat di Jakarta dan Bandung Terkait Suap Impor Bawang

Kompas.com - 14/08/2019, 19:43 WIB
Ardito Ramadhan,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik KPK, Rabu (14/8/2019), menggeledah lima lokasi di Jakarta dan Bandung terkait kasus dugaan suap impor bawang putih.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, penyidiknya menyita sejumlah dokumen terkait impor bawang putih dalam penggeledahan Rabu ini.

"Dari lima lokasi tersebut, penyidik lakukan penyitaan sejumlah dokumen terkait pengurusan impor bawang putih dan barang bukti elektronik," kata Febri dalam keterangan tertulis.

Penggeledahan di Jakarta dilakukan di Kantor PT Pertani, tempat tinggal salah seorang saksi di Apartemen Kalibata City, serta rumah tersangka bernama Elvianto di kawasan Gunung Putri.

Sedangkan penggeledahan di Bandung dilakukan di dua titik, yaitu kediaman seorang saksi di Katapang Indah Residence dan rumah tersangka Doddy Wahyudi Cipahit Bandung Wetan.

Baca juga: Ini Langkah Mentan Amran Terkait Kasus Suap Impor Bawang Putih

Febri menuturkan, penggeledahan ini merupakan rangkaian dari penggeledahan di 11 tempat yang telah dilakukan penyidiknya sejak Jumat lalu.

"Setelah serangkaian penggeledahan pada 11 lokasi sejak Jumat, 9 Agustus 2019, hari ini dua tim secara paralel ditugaskan di Jakarta dan Bandung untuk lakukan penggeledahan di lima lokasi," ujar Febri.

Kasus ini bermula dari serangkaian operasi tangkap tangan yang dilakukan penyidik KPK, beberapa waktu lalu. Penyidik mendapat informasi adanya transaksi suap terkait pengurusan kuota dan izin impor bawang putih tahun 2019.

Baca juga: Terjerat Kasus Impor Bawang Putih, Berapa Harta I Nyoman Dhamantra?

Enam orang ditetapkan sebagai tersangka, yakni anggota DPR Komisi VI I Nyoman Dhamantra, Mirawati Basri (MBS) dan Elviyanto (ELV) sebagai penerima suap.

Selain itu, Chandry Suanda (CSU) alias Afung, Doddy Wahyudi (DDW) dan Zulfikar (ZFK) sebagai pemberi uang suap.

I Nyoman Dhamantra, Mirawati Basri (MBS) dan Elviyanto (ELV) diduga menerima uang suap sebesar Rp 2 miliar melalui transfer untuk mengurus kuota impor bawang putih dari Chandry Suanda (CSU) alias Afung, Doddy Wahyudi (DDW) dan Zulfikar (ZFK).

Penyidik menduga Nyoman dkk menerima suap dari para pihak swasta untuk mengunci kuota impor.

"Diduga uang Rp 2 miliar ditransfer melalui rekening adalah uang untuk mengunci kuota impor yang sedang diurus. Dalam kasus ini teridentifikasi istilah lock kuota," ujar Ketua KPK Agus Rahardjo, Kamis (8/8/2019).

 

Kompas TV Penyelidikan dari kasus suap dalam perizinan impor bawang terus bergulir, KPK menggeledah ruangan Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Indrasari Wisnu Wardhana di Gedung Kementerian Perdagangan di kawasan Gambir, Jakarta. Empat petugas KPK dan 2 orang anggota kepolisian mendatangi kantor Kementerian Perdagangan Jakarta Pusat Senin (12/8/2019) sore. Kedatangan petugas KPK ini untuk melakukan penggeledahan di ruang kerja Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Indrasari Wisnu Wardhana terkait kasus suap dalam perizinan impor bawang. Di waktu yang bersamaan penyidik KPK juga menggeledah beberapa ruangan di Kantor Kementerian Pertanian. Tak hanya di Kementerian Perdagangan, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi juga melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan suap pengurusan izin impor bawah putih di ruang kerja anggota Komisi VI DPR Fraksi PDI-P I Nyoman Dhamantra. Usai digeledah sejumlah penyidik membawa 1 buah koper besar yang diduga berisi sejumlah dokumen-dokumen terkait kasus dugaan suap pengurusan izin impor bawang putih. Komisi Pemberatasan Korupsi menyatakan telah melakukan penggeledahan di 3 lokasi berbeda terkait suap impor bawang putih. Penggeledahan dilakukan di Ruang Kerja Anggota DPR RI Komisi VI dari Fraksi PDI-P I Nyoman Dhamantra, ruang Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag RI dan ruang Dirjen Holtikultura Kementan RI. #SuapImporBawangPutih #KPK
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com