Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Berhasil Evakuasi 47 WNI di Hong Kong, DPR Apresiasi Kemenlu

Kompas.com - 13/08/2019, 19:00 WIB
Alek Kurniawan

Penulis

KOMPAS.com – Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI) dikabarkan telah berhasil mengevakuasi sebanyak 47 Warga Negara Indonesia (WNI) di Bandara Hongkong.

Mengenai itu, Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari pun mengapresiasi langkah Kemenlu khususnya Konsulat Jenderal (Konjen) RI di Hongkong.

"Langkah cepat, sistematis, dan taktis harus terus dilakukan untuk menjaga keselamatan dan keamanan WNI di Hongkong. Apalagi, dalam waktu seperti sekarang ini yang di mana demonstran mulai menyasar fasilitas publik berskala Internasional," jelas Kharis melalui rilis tertulis, Selasa (13/8/2019).

Politisi Fraksi PKS itu menekankan, keamanan dan keselamatan semua WNI merupakan tanggung jawab negara.

Baca juga: DPR: Pengembangan Teknologi Pertanian Dibutuhkan untuk Tekan Impor

Oleh karena itu, lanjutnya, Kemenlu wajib memastikan bahwa Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk tidak turut dalam aksi demonstrasi di Hongkong karena bisa membahayakan keselamatan mereka.

"Kita punya sikap politik bebas aktif dan tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Oleh karena itu, para pekerja Indonesia yang berada di Hongkong tetap mematuhi hukum di sana dan jangan terlibat dalam setiap aksi demonstrasi di negara lain," tegas Kharis.

Selanjutnya, Kharis juga meminta agar Kemlu menyiapkan segala opsi untuk menangani dan membantu WNI di Hongkong.

"Pemerintah harus menyiapkan semua opsi seperti mengevakuasi semua WNI keluar dari Hongkong jika diperlukan. Namun, selama mereka menjauhi tempat para demonstran, saya kira keamanan masih terjaga" tutup Kharis.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com