Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadli Zon: Pemadaman Listrik Tanpa Pemberitahuan, Ciri Negara Salah Urus

Kompas.com - 05/08/2019, 13:05 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengkritik pemadaman listrik yang terjadi di Jabodetabek serta sebagian Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Menurut Fadli, tidak adanya pemberitahuan dari pihak PT PLN Persero terkait pemadaman listrik, merupakan ciri-ciri negara yang sudah salah urus.

"Saya kira apa yang terjadi kemarin mati listrik tanpa peringatan, tanpa pemberitahuan dan tanpa penjelasan sebelumnya, ini merupakan ciri-ciri dari sebuah negara yang salah urus," kata Fadli saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/8/2019).

Baca juga: Diduga Ada Korsleting Listrik, Perumahan di Johar Baru Terbakar

Fadli mengatakan, pemadaman listrik itu tak bisa dianggap masalah kecil.

Ia mengatakan, harus ada pihak yang bertanggung jawab atas pemadaman listrik tersebut karena mengakibatkan kerugian besar di masyarakat.

Ia mengatakan, direksi PLN bisa dimintai pertanggungjawaban atas 'black out' yang terjadi di sebagian wilayah di Pulau Jawa itu.

"Saya kira ini adalah satu peristiwa yang tidak bisa dianggap kecil, karena itu harus ada yang bertanggung jawab. Misalnya direksi PLN nya atau siapa yang bertanggung jawab mengenai urusan itu harus dimintai pertanggungjawabnya," ujarnya.

Baca juga: PLN Siap Berikan Ganti Rugi Pemadaman Listrik, Ini Aturannya

Fadli mengatakan, pemadaman listrik itu tak bisa disebut sebagai kecelakaan biasa, pemadaman listrik tersebut menjadi perhatian dunia sehingga merusak citra dan kredibilitas pemerintah.

"Ini juga sangat merusak kredibilitas pemerintah, apa masih sanggup ? Masak urus listrik aja nggak becus," ucapnya.

Selanjutnya, Fadli mengatakan, DPR melalui komisi terkait akan memanggil pihak PLN untuk dimintai keterangan.

Baca juga: Listrik Padam, Sharena Delon Panik ke Hotel demi Selamatkan ASI Perah

Sebab, pemadaman listrik itu menjadi perhatian masyarakat sebagai salah satu persoalan yang krusial.

"Listrik ini kan sudah seperti nyawanya sebuah negara. Kalau negara nggak ada listriknya ya kaya apa? Dan ini sampai berjam jam begitu, dan mempengaruhi komunikasi bahkan sampai ke sistem komunikasi kan. Kita juga sulit berkomunikasi," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Jabodetabek dan sebagian Jawa Barat serta Jawa Tengah mengalami mati listrik lebih dari enam jam. Bahkan, hingga Senin pagi ini, masih ada sejumlah wilayah yang belum teraliri listrik secara normal.

Baca juga: Fahri Hamzah: PLN Harus Punya Mekanisme Antisipasi Pemadaman Listrik

Minggu sore, Executive Vice President Corporate Communication & CSR PLN I Made Suprateka mengatakan pemadaman listrik ini terjadi karena gangguan pada sistem transmisi.

"PLN memohon maaf atas pemadaman yang terjadi akibat gangguan yang terjadi pada sisi transmisi Ungaran dan Pemalang 500 kV," ujar Made melalui keterangan tertulis.

Halaman:


Terkini Lainnya

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com