Pertemuan Ketum Nasdem, PPP, PKB, dan Golkar, Sinyal Kekecewaan Koalisi?

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menggelar pertemuan dengan ketua umum partai koalisi Indonesia Kerja, yakni Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Golkar pada Senin (22/7/2019).

Hadir di sana Plt Ketum PPP Soeharso Monoarfa, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketum Partai Golkar Airlangga Hartanto.

Menariknya, pertemuan itu tanpa dihadiri perwakilan partai koalisi pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin lain, seperti PDI Perjuangan, Partai Hanura, PBB, dan PSI.

Usai pertemuan, Muhaimin mengaku hanya membicarakan kesolidan antarparpol KIK.

"Pokoknya tadi (pertemuan dengan Surya Paloh) hanya menjaga kebersamaan, soliditas partai-partai koalisi," ujar Muhaimin.

Baca juga: Muhaimin Tegaskan Tak Ada Rebutan Jatah Kursi di Koalisi Jokowi

Sementara itu, Airlangga menegaskan, partai-partai koalisi mereka tidak memiliki sekat dan tetap solid mendukung Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Sedangkan, Suharso Monoarfa mengaku ada pembicaraan terkait kursi Ketua MPR periode 2019-2024.

"Ada sedikit-sedikit (pembahasan pimpinan MPR). Pokoknya kami bicara koalisi ke depan, penajaman kami bagaimana membangun pemerintahan efektif ke depan," ujar Suharso.

Sinyal kecewa

Pertemuan tersebut sekilas tampak biasa sebagai partai koalisi pendukung Jokowi Maruf. Namun, ini dinilai tak wajar karena absennya PDI-P sebagai "ketua kelas" koalisi tersebut.

Pengamat komunikasi politik CSIS Arya Fernandes mengatakan, pertemuan parpol koalisi minus PDI-P bisa menjadi pertanda bahwa para ketua umum partai tersebut ingin melakukan rekalkulasi atau renegosiasi alokasi kabinet.

Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden Presiden Joko Widodo santap malam bersama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PPP Romahurmuziy, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang, Senin malam 23 Juli 2018.

Sementara, Jokowi dan Megawati dinilai masih membuka peluang luas untuk melakukan diplomasi politik saat melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Baca juga: Ketua DPP PDI-P: Jangan Sampai Ada Tambahan atau Koalisi Tidak Solid

Arya menilai, masuknya pemain baru dianggap akan mengganggu posisi parpol pendukung dalam proses penentuan kabinet.

"Saya melihat pertemuan dengan Surya Paloh ini bentuk kekecewaan mereka bagaimana skema koalisi dibentuk sejak awal. Saya kira mereka wajar kecewa karena ketika memutuskan dukung Jokowi, mereka siap dengan risiko politik yang mereka tanggung," ujar Arya kepada Kompas.com, Kamis (25/7/2019).

PPP, misalnya, bisa jadi sejak awal mendukung Jokowi, mereka berani menanggung risiko kehilangan pemilih di wilayah yang menjadi basis Prabowo seperti Jawa Barat dan Sumatera Barat.

Namun, tiba-tiba PDI-P dianggap melakukan manuver politik yang bisa membahayakan posisi mereka sebagai parpol pendukung yang lebih berpeluang besar mendapatkan posisi di pemerintahan.

"Karena mereka yang lebih awal mendukung, terima segala risiko mulai dari kampanye, tentu harusnya mereka lebih punya banyak kesempatan diajak bicara bagaimana kabinet ke depan," kata Arya.

Baca juga: Manuver 4 Ketum Parpol Jokowi-Maruf di Tengah Isu Tambahan Koalisi...

MAULANA MAHARDHIKA Sejumlah pendukung pasangan capres-cawapres pada Deklarasi Kampanye Damai dan Berintegritas di Kawasan Monas, Jakarta, Minggu (23/9/2018). Deklarasi tersebut bertujuan untuk memerangi hoaks, ujaran kebencian dan politisasi SARA agar terciptanya suasana damai selama penyelenggaraan Pilpres 2019.

Arya menilai, seolah ada dua blok di internal koalisi Jokowi, yakni parpol pendukung yang sudah lama berdiri di barisan mereka, dan blok PDI-P dengan Gerindra.

Menurut Arya, hal ini akan tidak menguntuntungkan bagi Jokowi karena akan kesulitan bernegosiasi dengan dua blok yang sama-sama punya keinginan berbeda.

"Potensi retak terbuka kalau memang Jokowi atau PDI-P bersikeras membuka opsi itu. Tapi kalau partai koalisi sampai berbalik arah, itu kemungkinannya sih kecil," kata Arya.

"Kalaupun ada opsi itu, mereka mungkin hanya gertak saja," tuturnya.

Penjelasan Megawati

Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri sudah menjelaskan perihal ketidakhadiran partainya dalam pertemuan empat ketum parpol.

Menurut Megawati, dia tak bisa hadir karena sedang menyiapkan kongres PDI-P yang akan berlangsung 8-11 Agustus 2019 di Bali.

"Sebelum saya bertemu Pak Bowo (Prabowo), ada pertemuan di tempatnya Pak Surya Paloh saya ditanya, kenapa ibu enggak ada, wakil dari PDI-P," ujar Megawati.

"Saya memang sedang di luar negeri atau di luar daerah karena kami memang sekarang sedang menggadapi yang namanya rapat kerja daerah untuk penyelenggaraan kongres 8-11 agustus," kata Presiden kelima RI itu.

Baca juga: Tak Hadir di Pertemuan Ketum 4 Parpol Koalisi Jokowi, Ini Penjelasan Megawati