Pemerintah Sepakati Usulan Kenaikan Premi BPJS Kesehatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, pemerintah telah menyepakati kenaikan usulan premi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Hal itu disampaikan Kalla saat mengungkapkan pertemuan Direktur Utama BPJS Kesehatan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/7/2019).

"Kemarin ada beberapa hal yang dibahas dan prinsipnya kami setuju. Namun perlu pembahasan lebih lanjut," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (30/7/2019).

Pertama, menurut Kalla, pemerintah setuju untuk menaikkan iuran.

"Tapi berapa naiknya, nanti dibahas oleh tim teknis, nanti akan dilaporkan pada rapat berikutnya. Setuju naik, besarannya nanti dibahas," ucap dia.

Baca juga: Defisit Rp 7 Triliuan, BPJS Kesehatan Dibayangi Denda Puluhan Miliar Rupiah

Kedua, Presiden menyetujui bahwa perlu dilakukan perbaikan manajemen. "Sistem kontrol BPJS sendiri," ucap Wapres.

Kalla menambahkan, harus ada upaya pembenahan dalam mengelola BPJS Kesehatan. Hal itu dimulai dari kenaikan premi dan sistem manajemen yang lebih efisien.

Menurut Kalla, masyarakat harus menyadari bahwa premi BPJS Kesehatan saat ini sangat rendah. Jumlah tersebut tak cukup untuk membiayai proses pengobatan dan perawatan peserta BPJS Kesehatan.

Ia menambahkan, defisit BPJS Kesehatan akan terus membengkak bila tak ada perubahan dalam jumlah iuran.

"Masyarakat harusnya menyadari semuanya bahwa iurannya itu rendah," ujar Kalla.

"Kalau kita tidak perbaiki BPJS ini, ini seluruh sistem kesehatan kita runtuh. Rumah sakit tidak terbayar, bisa sulit dia, bisa tutup rumah sakitnya. Dokter tidak terbayar, pabrik obat tidak terbayar tilidak pada waktunya gitu kan? Bisa pabrik obat atau pedagang obat bisa juga defisit nanti," kata Wapres Kalla.