Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Khawatir Kejati "Main Mata" dengan Politisi, Komisi III DPR Terbang ke NTT

Kompas.com - 28/07/2019, 12:26 WIB
Hotria Mariana,
Sri Noviyanti

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berharap kejaksaan dapat bekerja secara transparan dan profesional proses penegakkan hukum.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi III DPR Herman Hery saat melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Nusa Tenggara Timur (NTT).

Adapun kunker tersebut dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi kedewanan sebagai pengawasan kepada seluruh mitra kerjanya.

"Kalau memang bersalah, siapun dia kalau ada buktinya silakan ditindak. Tapi kalau memang tidak ada buktinya, Jaksa harus berani bicara kepada publik, jangan orang diintimidasi oleh media sosial, jangan orang diadili oleh persepsi publik," kata Herman dalam rilis yang diterima Kompas.com, Minggu (28/7/2019).

Baca juga: Kejaksaan Agung Pastikan Tak Ada Negosiasi atau Kompetisi dengan KPK

Ia juga berpesan jangan sampai penegak hukum dapat diintervensi oleh sejumlah pihak, termasuk partai politik.

Pasalnya, menurut Herman, belakangan ini kerap muncul persepsi publik bahwa antara politisi dengan penegakkan hukum itu ada 'main mata'.

Persepsi publik dengan kacamata curiga tersebut tentu sangat mengganggu kepercayaan kepada DPR maupun kepercayaan kepada penegakan hukum.

"Karena persepsi publik antara politisi dengan jaksa ini main mata, ini yang menjadi kendala, bagaimana kita membangun penegakan hukum kita secara profesional," kata Herman.

Untuk menghindari persepsi Kejaksaan Tinggi (Kejati) sebagai penegak hukum diharapkan bekerja secara transparan dan profesional.

Baca juga: KPK Tetapkan Aspidum Kejati DKI Jakarta sebagai Tersangka

"Kejati dan jajarannya, khususnya dalam penanganan kasus-kasus yang menjadi perhatian masyarakat hendaknya kejaksaan bertindak profesional," pinta Herman.

Adapun anggota Komisi III DPR yang turut ikut dalam rombongan diantaranya, Ihsan Sulistyo dari Fraksi PDIP, Arteria Dahlan dari Fraksi PDIP, Adis Kadir dari Fraksi Golkar, Mulyadi dari Fraksi Demokrat, Bahruddin Nashori dari Fraksi PKB, TB Soemandjaja dari Fraksi PKS, Hasan Lubis, Jacky Uly dari Fraksi Nasdem, dan Yosep Daniel Odang dari Fraksi Demokrat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com