Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jumat Sore Ini, Jokowi Sendiri yang akan Bubarkan TKN

Kompas.com - 26/07/2019, 07:23 WIB
Ihsanuddin,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Jumat (26/7/2019) sore, akan dibubarkan secara resmi. Pembubaran akan dilakukan langsung oleh presiden terpilih Joko Widodo.

"Dengan selesainya tugas ini, maka TKN KIK insya Allah akan resmi dibubarkan hari ini, Jumat, 26 Juli 2019. Langsung oleh presiden terpilih, Pak Jokowi," kata Wakil Sekretaris TKN Verry Surya Hendrawan kepada Kompas.com, Jumat pagi.

Acara pembubaran akan dilangsungkan di Restoran Seribu Rasa, Menteng, Jakarta Pusat, pukul 16.00 WIB.

Very melanjutkan, TKN resmi dibubarkan lantaran tugasnya mengampanyekan Jokowi-Ma'ruf sudah selesai. KPU menetapkan pasangan capres cawapres nomor urut 01 tersebut sebagai pemenang Pilpres 2019. Oleh karena itu, wajar apabila TKN dibubarkan.

"Tim ini telah bekerja sesuai dengan arahan dari paslon, untuk selalu berkampanye dan berkontestasi dengan cara yang konstitusional, jujur, amanah dan sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Alhamdulillah, puji syukur bahwa tujuan dan arahan tersebut dapat kami penuhi dan laksanakan. Tugas telah ditunaikan," kata Verry.

Baca juga: TKN akan Bubar, Siapa Pendukung Jokowi-Maruf Lima Tahun ke Depan?

Meskipun TKN dibubarkan, Very memastikan, partai-partai politik pengusung Jokowi-Ma'ruf masih kompak dalam wadah Koalisi Indonesia Kerja (KIK).

Artinya, parpol pengusung Jokowi-Ma'ruf tidak lantas ikut bubar dan tetap konsisten mengawal pemerintahan baru lima tahun ke depan.

"Seluruh parpol akan terus aktif dan kritis di pemerintahan maupun legislatif. Bersama bergerak demi kepentingan nasional," kata Verry yang juga merupakan Sekretaris Jenderal PKPI ini.

"Kami memiliki nafas perjuangan yang seirama. Dan selama Hampir satu tahun bersama-sama di TKN KIK, semakin menguatkan hubungan politis-profesional-individual kesepuluh parpol," tambah dia.

 

Kompas TV Dinamika koalisi partai politik pendukung presiden-wakil presiden terpilih Joko Widodo- Ma&#39;ruf Amin semakin dinamis. Hal ini seiring dengan rangkaian pertemuan para elite dalam 3 hari terakhir. Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Kedua tokoh politik yang berseberangan dalam Pilpres 2019 itu bertemu sambil makan bersama. Pertemuan Megawati dengan Prabowo mencairkan ketegangan politik pasca-pilpres. Namun pertemuan tanpa dihadiri parpol koalisi lainnya memunculkan pertanyaan tentang kesolidan Koalisi Indonesia Kerja. Potensi masuknya Gerindra akan mengurangi jatah kursi menteri parpol pendukung Jokowi. Tanda-tanda dugaan tak harmonisnya internal Koalisi Indonesia Kerja juga terendus dari pertemuan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh menerima kunjungan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan di Kantor DPP Partai Nasdem. Terjadi aksi dan reaksi dalam menyikapi pertemuan lintas kekuatan politik. Kondisi ini muncul tak lepas dari tarik menarik distribusi kekuasaan setelah terpilihnya Joko Widodo. Apakah pertemuan Megawati dan Prabowo mengancam keberadaan Partai Golkar sebagai parpol peraih suara terbanyak kedua di Koalisi Jokowi- Ma&#39;ruf? Dan apakah pertemuan itu juga membuat parpol-parpol lain di koalisi Jokowi mulai ikut-ikutan gerah? Satu hal lagi yang juga patut dipertanyakan apa ada kaitannya antara pertemuan itu dengan keputusan untuk membubarkan tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma&#39;ruf? Untuk membahasnya sudah hadir Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily kemudian Ketua DPP Partai Gerindra, Andy Rahmad Wijaya serta Direktur Center for Election and Political Party Universitas Indonesia, Reni Suwarso. Serta melalui sambungan satelit sudah ada Ketua DPP Partai Nasdem, Martin Manurung dan lewat <em>skype</em> sudah terhubung dengan Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Kepresidenan, Ali Mochtar Ngabalin. #KoalisiIndonesiaKerja #JokoWidodo
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com