Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Seusai Bertemu Prabowo, Megawati: Tak Ada Koalisi, Tak Ada Oposisi

Kompas.com - 24/07/2019, 15:30 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menyatakan, tak ada partai koalisi ataupun oposisi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Hal itu disampaikan Megawati menyikapi pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediamannya, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta, Rabu (24/7/2019).

"Saya tadi bilang tidak ada koalisi, tidak ada oposisi di dalam sistem tata negara kita, tetapi kalau berbeda hanya karena pilihan, nah itu monggo saja, sehingga yang namanya dialog itu sangat diperlukan," kata Megawati.

Baca juga: Politik Nasi Goreng Megawati Saat Bertemu Prabowo...

Karena itu, terkait pembentukan kabinet, Megawati menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo selaku pemegang hak prerogatif.

Megawati pun menilai, tak masalah bila ia dan Prabowo berbeda pendapat saat Pilpres 2019.

Kini, perbedaan pendapat tersebut bisa diselesaikan dengan dialog bersama. Hari ini, pertemuan antara dirinya dan Prabowo sekaligus menunjukkan pihak yang berbeda pendapat bisa bersatu dalam dialog bersama.

"Sebenarnya kan kalau kita berbeda pendapat itu adalah sebuah ruang yang biasa, kenapa harus diteruskan? Mari kita rukun kembali, persahabatan kita mendapat ujung, yaitu untuk kepentingan bangsa dan negara, dan kita tentunya harus bisa melakukan dengan diskusi," ujar Mega.

Baca juga: OSO Bersyukur Prabowo Bertemu Megawati

"Silakan datang ke tempat saya kapan pun, begitu juga kalau Mas Bowo (Prabowo) ingin bertemu dengan presiden kalau memang harus saya diminta untuk bisa menyampaikan, saya sampaikan, tetapi kalau Mas Bowo sebaiknya, menurut saya, pasti ngomong sendiri saja dengan Pak Jokowi, pasti akan diterima beliau dengan baik," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com