Wapres Kalla Sebut Pajak Perusahaan Digital Jadi Masalah Negara Sedunia

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai saat ini seluruh negara di dunia menghadapi masalah yang sama, yakni bagaimana cara menarik pajak dari perusahaan digital dan media sosial.

Bahkan, Kalla mengatakan, permasalahan tersebut juga menjadi pembahasan di negara-negara yang tergabung di G-20.

"Menkeu Sri Mulyani juga masih mencari secara bersama-sama anggota G-20, cara agar mereka (perusahaan digital) bayar pajak. Karena teknologi itu lintas negara dan itu di dunia maya. Bagaimana memajaki dunia maya, itu juga masalah," ujar Kalla dalam sebuah diskusi di Hotel Aryaduta, Menteng, Jakarta, Kamis (10/7/2019).

Baca juga: Kejar Mimpi ke Amerika, Madrasah Digital Garut Kunjungi Kedubes AS

Ia mengatakan, saat ini ada beberapa perusahaan digital yang menguasai dunia. Perusahaan-perusahaan itu, misalnya, Google, Facebook, Microsoft, dan Amazon. Kalla menilai hampir tak ada hal di dunia yang tak berurusan dengan keempat perusahaan tersebut setiap harinya.

Kalla mengatakan, dalih ketika tak membayar pajak ialah mereka mampu menghasilkan informasi yang dibutuhkan masyarakat secara gratis.

Namun, Kalla mengatakan, perusahaan-perusahaan tersebut menjadi semakin kaya dan tetap tak membayar pajak. Karena itu, Kalla mengatakan, saat ini negara-negara lain juga tengah memikirkan cara menarik pajak dari perusahaan-perusahaan tersebut.

Baca juga: Transformasi Digital di Perusahaan, Apakah Mengancam Pekerja?

"Mereka kaya raya menguasai dunia tetapi di tiap negara tidak bayar pajak karena lintas negara, oleh sebab itu dunia akan mengatur itu. Jadi bukan hanya masalah Indonesia tetapi juga masalah dunia agar mereka membayar lebih baik sesuai dengan pendapatannya," ujar Kalla.

"Tetapi mereka hanya mau melaksanakannya bila ada kesepakatan di dunia, tidak bisa kesepakatannya per negara. Kalau pun kita ingin mereka bayar pajak ya lintas negara, kita menggunakan juga seperti itu. Dan perhitungannya sendiri masih belum ketemu," lanjut Wapres.