Kasus Baiq Nuril, DPR dan Pemerintah Diminta Segera Rampungkan RUU PKS

JAKARTA, KOMPAS.com - Organisasi Perempuan Mahardhika mendesak pemerintah dan DPR segera merampungkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).

Koordinator Perempuan Mahardhika, Mutiara Ika Pratiwi mengatakan, RUU PKS mendesak untuk disahkan agar tak ada lagi korban pelecehan seksual yang justru dikriminalisasi seperti kasus Baiq Nuril Maqnun.

"Pemerintah dan DPR harus segera merampungkan RUU PKS agar tak ada lagi Baiq Nuril lainnya," kata Mutiara, dalam jumpa pers di Kantor YLBHI, Jakarta, Sabtu (6/7/2019).

Baca juga: Isi Lengkap Surat Baiq Nuril untuk Jokowi Setelah PK Ditolak MA

Mutiara menuturkan, dalam RUU PKS, terdapat sejumlah pasal progresif yang membuat korban pelecehan seksual bisa lebih mudah menempuh langkah hukum dan tidak rentan dikriminalisasi.

Misalnya, dalam RUU ini diakui 9 bentuk kekerasan yang salah satunya adalah pelecehan seksual baik dalam bentuk tindakan fisik ataupun non-fisik.

Sementara, pasal-pasal kekerasan seksual yang saat ini ada di KUHP lebih mengatur pada kekerasan fisik saja.

"Artinya, nantinya pelecehan seksual non-fisik atau verbal yang seperti dialami Baiq Nuril juga bisa diproses secara hukum," kata dia.

Selain itu, RUU ini pun mengakui keterangan korban, serta informasi elektronik sebagai alat bukti lain yang memberi peluang bagi korban untuk bisa memenuhi syarat pembuktian.

Kasus yang dialami Baiq Nuril bermula saat ia menerima telepon dari Kepsek M pada 2012.

Dalam perbincangan itu, Kepsek M menceritakan tentang hubungan badannya dengan seorang wanita yang juga dikenal Nuril. Karena merasa dilecehkan, Nuril merekam perbincangan tersebut.

Baca juga: Pekan Depan, Baiq Nuril Ajukan Amnesti ke Presiden Jokowi

Pada 2015, rekaman itu beredar luas di masyarakat Mataram dan membuat Kepsek M geram. Kepsek lalu melaporkan Nuril ke polisi karena merekam dan menyebar rekaman tersebut.

MA lewat putusan kasasi pada 26 September 2018 menghukum Baiq Nuril 6 bulan penjara dan denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan.

Vonis hukuman itu diberikan sesuai dengan pelanggaran Pasal 27 Ayat 1 juncto Pasal 45 Ayat 1 UU Nomor 11/2008 tentang ITE.

Belakangan, Baiq Nuril mengajukan PK, tetapi ditolak oleh MA.