Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hari Ini, Batas Akhir Pendaftaran Capim KPK Periode 2019-2023

Kompas.com - 04/07/2019, 09:21 WIB
Christoforus Ristianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pendaftaran seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 akan berakhir hari ini, Kamis (4/7/2019). Panitia seleksi (pansel) akan menutup pendaftaran pukul 16.00 WIB.

Anggota Pansel KPK, Hendardi, berharap jumlah pendaftar semakin banyak pada hari terakhir ini. Masih ada kesempatan bagi masyarakat dari berbagai kalangan untuk mendaftar capim KPK.

"Masih ada peluang, pendaftaran dijadwalkan ditutup Kamis pukul 16.00 sedangkan pendaftaran online ditutup pukul 00.00 WIB," ujar Hendardi kepada Kompas.com, Kamis (4/7/2019).

Baca juga: Pansel Sebut Pendaftar Capim KPK Capai 194, Advokat Paling Banyak

"Jumlah pendaftar bergerak cepat dan masih terus berlangsung," sambungnya.

Ia menuturkan, hingga Kamis pagi, jumlah pendaftar bergerak cepat dengan total sebanyak 202 orang. Berdasarkan data yang diterima, 202 orang pendaftar itu terdiri dari 43 orang dari kalangan advokat, 40 orang dari akademisi, dan 13 orang dari jaksa serta hakim.

Kemudian 9 orang dari Polri, 2 orang dari komisioner KPK, 20 orang dari pihak swasta, 3 orang dari auditor, dan 72 orang dari profesi lain.

Baca juga: Gandeng BNN, Pansel Telusuri Rekam Jejak Terkait Narkotika Capim KPK

Sementara itu, staf ahli Kapolri bidang sospol Irjen (Pol) Ike Edwin pun direncanakan Kamis pagi ini pukul 09.30 akan mendaftarkan diri sebagai capim KPK.

Kemarin, Rabu (3/7/2019), mantan Kepala BNN dan Bareskrim Polri Komisarin Jenderal Polisi (Purn) Anang Iskandar juga telah mendaftarkan diri dengan memberikan berkas persyaratan ke tim pansel.

Kompas TV Pansel KPK menggandeng BNPT dan BIN untuk menelurusi rekam jejak calon pimpinan KPK. Lalu apa maksud Pansel KPK menggandeng BNPT dan BIN dalam seleksi Capim? KompasTV akan mengulasnya bersama anggota panitia seleksi calon pimpinan KPK Hendardi yang telah tergabung lewat sambungan satelit.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com