Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Disinggung Kemungkinannya Jadi Menteri, Yusril: Kita Pertimbangkan Nanti

Kompas.com - 30/06/2019, 16:59 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Aprillia Ika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra hadir dalam rapat pleno terbuka penetapan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih Pemilu 2019.

Saat disinggung kemungkinannya ditunjuk sebagai salah satu menteri di kabinet Jokowi, hingga saat ini Yusril mengaku belum mendapat tawaran.

"Enggak, enggak ada (tawaran). Belum ada pembicaraan apa-apa jadi saya tetap sebagai advokat," kata Yusril di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (30/6/2019).

Yusril mengaku, dirinya senang dengan pekerjaannya sebagai advokat.

Baca juga: Yusril Sebut Mustahil Sengketa Pilpres Dibawa ke Mahkamah Internasional

Namun demikian, Ketua Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf ini akan mempertimbangkan jika memang mendapat tawaran sebagai menteri.

"Kita pertimbangkan lah nanti baik manfaatnya mudaratnya bagi saya dan bagi kita semua," ujarnya.

Sekalipun masuk ke pemerintahan, Yusril ingin tetap fokus di bidang hukum.

Sejumlah masalah di bidang hukum dan konstiusi, juga HAM, menjadi fokus Yusril selama ini.

"Tapi kalau sekiranya harus masuk ke pemerintahan tentu kalau saya merasa betul ada hal hal masalah masalah konstitusi, masalah hukum, masalah HAM yang memang harus diselesaikan di negara ini," ujar Yusril.

Baca juga: Sidang Sengketa Pilpres Selesai, Yusril Ajak Masyarakat Akhiri Pertikaian

"Saya kira kalau saya terlibat dirasakan perlu mungkin saya fokusnya akan menangani persoalan-persoalan seperti ini," sambungnya.

Yusril pernah menjabat sebagai Menteri Hukum dan Perundang-Undangan di era Presiden Abdurrahman Wahid.

Setelahnya, pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, Yusril menjabat sebagai Menteri Kehakiman dan HAM.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com