Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Kemnaker Gandeng ILO Ajak Pekerja Terapkan K3 di Era Revolusi Industri 4.0

Kompas.com - 27/06/2019, 18:36 WIB
Alek Kurniawan,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com  – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama International Labour Organization (ILO) terus mengimbau kepada para pekerja untuk selalu menerapkan budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja.

Terlebih, saat ini dunia tengah masuk pada era revolusi industri 4.0. Era di mana terjadinya perubahan pola kerja, hubungan kerja baru dan risiko kerja baru.

Penerapan K3 sebagai budaya bekerja dan aktivitas kehidupan ini dinilai dapat meminimalisasi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Selain itu, juga bisa mengurangi kerugian-kerugian yang bisa saja timbul.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Tenaga Kerja (PPK) dan K3 Kemnaker, Sugeng Priyanto saat mewakili Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri dalam acara Peluncuran Profil K3 Nasional dan Portal K3 Untuk Kaum Muda di Jakarta, Kamis (27/6/2019).

Baca jugaHadapi Revolusi Industri 4.0, Kemnaker Kembangkan Aplikasi Database K3

Sugeng mengatakan, kondisi saat ini harus dijadikan tantangan sekaligus peluang melalui pendekatan-pendekatan baru yang kreatif dan inovatif agar kerja semakin terasa efektif. 

“Untuk itu kami sebagai pemerintah wajib menjalankan amanat dalam menyusun Profil K3 Nasional dan Strategi K3 Nasional berdasarkan pada Peraturan Presiden No. 34 Tahun 2014 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 187, 2006 mengenai Kerangka Kerja Peningkatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja,” kata Sugeng.

Selain itu, kata dia, Dewan K3 Nasional (DK3N) juga telah bekerja sama dengan Kantor ILO Jakarta dalam mengembangkan Portal K3 untuk Kaum Muda, yakni OSH Communication Toolboxes.

OSH Communication Toolboxes ini nantinya diharapkan menjadi salah satu instrumen penting dalam pembudayaan K3. Oleh karena itu, perlu dipublikasikan secara luas agar dimanfaatkan secara optimal dan dapat dikembangkan lebih baik lagi. 

Sebagai pedoman pekerja

Berangkat dari hal itu, Sugeng berhatap agar semua komponen dapat menggunakan Profil K3 Nasional tersebut sebagai pedoman dalam perencanaan, implementasi, evaluasi dan peninjauan ulang pelaksanaan K3 di masing-masing sektor.

Sektor yang dimaksud Sugeng adalah seperti kementerian, lembaga, instansi, asosiasi pengusaha, konfederasi serikat pekerja atau buruh, asosiasi profesi, perguruan tinggi, dan komunitas kaum muda.

Sugeng berharap dengan adanya berbagai pendukung program K3 tersebut, ke depan peran semua pemangku kepentingan semakin optimal, terkoordinasi dan saling bersinergi.

“Dengan penggunaan potensi sumber daya yang ada, kita dapat mengarah kepada tujuan besar pembudayaan K3 secara efektif dan efisien sehingga makin dirasakan manfaatnya oleh semua warga negara,” jelas Sugeng sesuai rilis yang Kompas.com terima, Kamis (27/6/2019). 

Baca jugaMenaker: Masih Banyak Perusahaan Anggap Enteng Fasilitas K3

Di akhir sambutannya, Sugeng pun menyampaikan apresiasi kepada ILO Jakarta dan Timor Leste yang telah mendukung dan memfasilitasi pertemuan ini dengan baik.

“Tak lupa pula kepada seluruh stakeholder yang mendukung penuh penyelenggaraan kegiatan ini,” sambungnya.

Sementara itu, Direktur ILO Jakarta Michiko Miyamoto menyampaikan tujuan dari Peluncuran Profil K3 Nasional dan Portal K3.

Beberapa di antaranya adalah meningkatkan pengetahuan kaum muda tentang K3, memperkuat keterlibatan para stakeholder  untuk memberikan perlindungan bagi kaum muda, dan memperkuat dialog nasional tentang K3 dalam mendukung budaya pencegahan tempat kerja yang lebih kuat. 

“Ini merupakan bukti bahwa semua pemangku kepentingan K3 nantinya akan terus dapat meningkatkan kualitas implementasi K3 di Indonesia ,” pungkas Michiko.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com