Dahnil Ingatkan Pendukung untuk Ikuti Imbauan Prabowo

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mengimbau agar para pendukungnya tidak mendatangi gedung Mahkamah Konstitusi (MK) saat sidang pendahuluan sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019.

Sidang pendahuluan akan digelar pada Jumat (14/6/2019) dengan agenda penyampaian permohonan sengketa oleh pemohon, yakni pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Pak Prabowo dan Pak Sandi juga besok tidak hadir dan akan diwakili tim hukum," ujar Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional pasangan Prabowo-Sandiaga (BPN) Dahnil Anzar Simanjuntak melalui keterangan tertulisnya, Kamis (13/6/2019).

"Pak Prabowo juga sudah mengimbau secara langsung kepada seluruh pendukung agar Sami'na Wa Atho'na untuk mendengarkan Beliau tidak mendatangi ke MK," ujar dia.

Baca juga: BPN Prabowo-Sandiaga: Kami Harap Pendukung Tak Hadir Saat Sidang Sengketa Pilpres di MK

Dahnil menegaskan, proses yang ditempuh pasangan Prabowo-Sandiaga sangat konstitusional dalam negara demokrasi.

Ia menekankan, sebagai seorang tokoh dan negarawan, Prabowo tidak akan melakukan langkah-langkah inkonstitusional.

"Pak Prabowo dan Pak Sandi sangat mematuhi hukum, makanya jalur yang ditempuh jalur yang sesuai hukum," kata dia.

Secara terpisah, Juru Bicara BPN Andre Rosiade mengatakan, sebanyak 15 orang akan hadir saat sidang pendahuluan sengketa hasil pilpres.

Ke-15 orang tersebut terdiri dari 8 tim hukum dan 7 anggota BPN. Adapun sidang pendahuluan mengagendakan penyampaian permohonan sengketa oleh pihak pemohon, yakni pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Besok itu akan ada 15 orang yang akan hadir. Tim pengacara dan pendamping. Pengacara dan akan ada pendamping dari BPN nanti," ujar Andre saat dihubungi, Kamis (13/6/2019).

Baca juga: BPN: Dari Awal, Prabowo-Sandiaga Tak Ingin Ajukan Gugatan ke MK

Tim kuasa hukum Prabowo-Sandiaga diketuai oleh mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto.

Tujuh anggota lainnya yakni, Denny Indrayana, Teuku Nasrullah, Luthfi Yazid, Iwan Satriawan, Iskandar Sonhadji, Dorel Almir, dan Zulfadli.

Sebelumnya, Tim Hukum Prabowo-Sandiaga mengajukan permohonan sengketa hasil Pilpres 2019 ke MK.

Mereka menilai telah terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif selama pilpres.

Sementara, berdasarkan hasil rekapitulasi KPU, pasangan Prabowo-Sandiaga kalah suara dari pasangan calon presiden dan wakil presiden 01, Jokowi-Ma'ruf. Selisih suara keduanya mencapai 16.594.335.

Adapun Jokowi-Ma'ruf unggul dengan 85.036.828 suara atau 55,41 persen. Sementara Prabowo-Sandi mendapatkan 68.442.493 suara atau 44,59 persen.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Jadwal Sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi