JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno diminta "eling" bahwa rencana aksi unjuk rasa yang mereka rencanakan digelar tanggal 22 Mei 2019 berpotensi disusupi kelompok teroris.
Demikian diungkap Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ali Mochtar Ngabalin saat dijumpai di salah satu hotel di Jakarta Pusat, Senin (20/5/2019).
"Masak sih ente-ente punya mata dan telinga buta tuli? Hari ini nyata-nyata ada seperti itu (berpotensi disusupi), kok masih ngotot? Siapa sih yang memprovokasi?" ujar Ali.
Baca juga: TNI AD Sebut Belum Ada Pergerakan Besar Jelang 22 Mei
Demikian pula dengan masyarakat umum.
Politikus Partai Golkar itu berharap agar publik hati-hati benar jika tetap ingin mengikuti aksi unjuk rasa yang rencananya dilaksanakan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) tersebut.
Ali mengatakan, modus yang dilakukan kelompok teror ini sama seperti yang terjadi di Timur Tengah. Semisal Syria, Mesir, Afghanistan dan Lebanon.
Publik harus melihat fakta sejarah tersebut agar tidak ikut terbawa-bawa.
Baca juga: 6 Alasan untuk Tidak Perlu ke Jakarta untuk Aksi 22 Mei 2019
Ongkos sosial yang diakibatkan apabila terjadi chaos sangat besar. Salah satu yang paling penting adalah keutuhan dan persatuan bangsa Indonesia.
"Negeri ini hidup ada orang Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu dan lain- lain. Kita-kita sebagai umat Muslim harus mengerti bagaimana tata cara orang Islam menghadapi masalah demokrasi di Tanah Air. Bukan radikal seperti itu," ujar Ali.
Baca juga: Bawa Molotov, Polisi Amankan 3 Mobil Elf Rombongan Peserta Aksi 22 Mei
Ali pun berharap TNI-Polri mengerjakan tugasnya dengan baik dalam pengamanan aksi unjuk rasa 22 Mei 2019 mendatang.
"Saya lihat antisipasi TNI-Polri tidak bercanda ya. Seluruh kekuatan dipersiapkan. Ya itu bentuk jangan anggap sepele. Berkaca pada sejarah Syria, Mesir dan Lebanon itu, mula-mulanya dianggal hal biasa," ujar Ali.
Diberitakan, informasi soal dugaan penyusup dalam aksi unjuk rasa 22 Mei 2019 itu pertama diungkap Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
Ia menegaskan, imbauan aparat keamanan agar masyarakat tidak bergabung ke aksi unjuk rasa itu, bukan untuk 'menggemboskan' aksi itu sendiri.
Baca juga: Kopassus Siap Turun Tangan Amankan 22 Mei
Imbauan perlu dibuat lantaran ada kelompok yang memanfaatkan aksi unjuk rasa tersebut untuk mengganggu ketertiban dan keamanan negara.
"Situasi itu mengundang pihak-pihak tertentu yang sering kita dengar. Ada kelompok teroris dan kelompok lain yang kepingin memanfaatkan situasi," ujar Moeldoko saat dijumpai di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin siang.