Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

6 Alasan untuk Tidak Perlu ke Jakarta untuk Aksi 22 Mei 2019

Kompas.com - 20/05/2019, 19:29 WIB
Luthfia Ayu Azanella,
Bayu Galih

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Beberapa hari terakhir ini terdengar rencana adanya aksi penolakan hasil Pemilu 2019 yang akan dilakukan sekelompok massa pada Rabu (22/5/2019).

Rencananya, aksi demonstrasi akan dilakukan dengan berpusat di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu), Jakarta.

Melihat pergerakan massa dari berbagai daerah yang sudah mulai terlihat, sejumlah imbauan disampaikan terkait pelaksanaan kegiatan di hari itu.

Berbagai pihak terkait turut menyampaikan imbauan dan pendapatnya agar massa tidak perlu bergerak ke Jakarta.

Di antaranya adalah sebagai berikut:

Sesuai undang-undang

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X mengimbau masyarakat yang akan melakukan aksi di Jakarta Rabu esok, untuk menempuh cara yang yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

"Lha kalau ada kekurangan dalam pelaksanaan pemilu, ya diakui saja mesti ada kekurangan, masa sempurna tidak ada masalah, karena ada orang yang juga berbuat masalah, kan gitu," ucap  Sultan usai menjadi Inspektur di Upacara Peringatan Kebangkitan Nasional, Senin (20/5/2019).

"Tetapi kalau masalah itu bisa diselesaikan sesuai ketentuan perundangan, sudah selesai," kata dia.

Menurut Sultan, sebuah proses demokrasi tidak mungkin berjalan sempurna tanpa celah. Kesalahan pasti ada, akan tetapi semua bisa diselesaikan dengan jalan konstitusi.

Baca juga: Ramai-ramai Isu Aksi 22 Mei, Ini Kata Sultan HB X

Ada indikasi teror

Massa dari Gabungan Elemen Rakyat untuk Keadilan dan Kebenaran (GERAK) saat unjuk rasa di depan Kantor Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu), Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (9/5/2019). Unjuk rasa yang diprakarsai oleh Kivlan Zein dan Eggi Sudjana mendesak KPU dan Bawaslu untuk membongkar kecurangan yang terjadi selama penghitungan suara.KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG Massa dari Gabungan Elemen Rakyat untuk Keadilan dan Kebenaran (GERAK) saat unjuk rasa di depan Kantor Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu), Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (9/5/2019). Unjuk rasa yang diprakarsai oleh Kivlan Zein dan Eggi Sudjana mendesak KPU dan Bawaslu untuk membongkar kecurangan yang terjadi selama penghitungan suara.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol M Iqbal mengimbau masyarakat tidak turut serta dalam aksi turun ke jalan, pada 22 Mei esok.

Iqbal menyebut, dalam kerumunan massa tersebut terdapat indikasi teror dari Jamaah Ansharut Daulah (JAD).

"Bahwa tanggal 22 Mei, masyarakat kami imbau tidak turun, ini akan membahayakan. Karena mereka (kelompok terduga teroris) akan menyerang semua massa, termasuk aparat," kata Iqbal, di Gedung Humas Mabes Polri, Jumat (17/5/2019).

"Kami tidak ingin ini (serangan) terjadi di kerumunan massa. Bahwa pelaku tindak pidana terorisme ini betul-betul memanfaatkan momentum pesta demokrasi," ucap dia.

Baca juga: Rawan Terorisme, Polisi Imbau Warga Bekasi Tak ke Jakarta pada 22 Mei

Doakan pasangan calon yang terpilih

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengimbau masyarakat untuk mendoakan pasangan calon terpilih, daripada turun ke jalan dan melakukan demo. Apalagi, saat ini tengah ada di bulan suci Ramadhan.

"Menyikapinya dengan doa dan ibadah bersama agar yang diberi amanah memimpin negara ini lima tahun ke depan dapat menjalankannya dengan baik," ujar Arsul ketika dihubungi, Senin (20/5/2019).

Baca juga: Momen Ramadhan, PPP Ajak Masyarakat Sikapi 22 Mei dengan Doakan Presiden Terpilih

Tunggu di rumah

Imbauan untuk menanti hasil pengumuman pemilu dari rumah saja salah satunya disampaikan oleh Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Sumedang Rohayah Atang.

Ia meminta masyarakat Sumedang tidak mengikuti aksi turun ke Jakarta dalam menyambut pengumuman hasil pemilu yang akan disampaikan KPU 22 Mei nanti.

"Pemilu di Sumedang telah berjalan lancar, aman, dan damai. Untuk itu, dalam menanti hasil keputusan di tingkat nasional, kami menyeru kepada warga untuk tidak turut ikut ke Jakarta," ujar Rohayah.

"Kami mengapresiasi seluruh elemen masyarakat Sumedang yang berkomitmen menjaga keutuhan NKRI dan menolak people power serta tidak berangkat ke Jakarta pada 22 Mei nanti. Kami pun berkomitmen untuk menjaga keamanan dan ketenteraman hidup bermasyarakat di Sumedang ini," tuturnya.

Baca juga: Warga Sumedang Diminta Tak Berangkat ke Jakarta pada 22 Mei

Imbauan serupa juga disampaikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, ia meminta warganya untuk tetap di rumah dan menjalankan aktivitas seperti biasanya.

"Hasil pemilu mari kita serahkan kepada penyelenggara Pemilu yakni KPU. Lebih baik kita tetap beribadah di rumah, di pesantren atau di masjid masing-masing," ujar Khofifah.

Baca juga: Pengumuman Pilpres 2019, Khofifah Imbau Warga Jatim Tak Pergi ke Jakarta

Menerima hasilnya

Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Suara Provinsi Papua pada Pemilu 2019, di Kota Jayapura (19/05/2019)KOMPAS.com/Dhias Suwandi Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Suara Provinsi Papua pada Pemilu 2019, di Kota Jayapura (19/05/2019)

Presiden ketiga Indonesia Bacharuddin Jusuf Habibie meminta masyarakat untuk menerima hasil Pemilu 2019 sebagai bentuk menjaga persatuan bangsa Indonesia dalam berdemokrasi.

"Saudara-saudara sebangsa dan se-Tanah Air, saya berpesan kepada seluruh bangsa Indonesia untuk bersama-sama memastikan demokrasi di Indonesia dapat terus berjalan dan menerima hasil pemilihan umum serentak yang akan diumumkan pada 22 Mei mendatang," kata Habibie di Habibie Center, Minggu (19/5/2019).

Baca juga: Pesan Habibie Jelang 22 Mei: Terima Hasil Pemilu 2019

Tidak ikut gerakan apa pun

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan mengimbau seluruh kadernya untuk menghindari bergabung dalam segala bentuk gerakan yang sifatnya destruktif, termasuk people power atau yang lainnya.

"Intinya tidak ikut gerakan-gerakan yang menimbulkan keresahan dan kerusakan, yang pada akhirnya akan menimbulkan setback (kemunduran) besar bagi demokrasi kita. Itu adalah tanggung jawab partai masing-masing," ujarnya di Kompleks Senayan, Senin (20/5/2019).

Baca juga: Waketum PAN Imbau Kadernya Tak Ikut People Power yang Diserukan Amien Rais

Sumber: Kompas.com (Dean Pahrevi, Devina Halim, Achmad Faizal, Kristian Erdianto, Aam Aminullah, Jessi Carina, Caroline Damanik, Christoforus Ristianto).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

Nasional
Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Nasional
Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Nasional
Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Nasional
Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Nasional
Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Nasional
Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

Nasional
Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Nasional
Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal 'Drop' di Yordania

Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal "Drop" di Yordania

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com