Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenangan Jokowi karena Peran Parpol, Pemerintahan Baru Dinilai Mudah Diintervensi

Kompas.com - 20/05/2019, 18:45 WIB
Jessi Carina,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin diyakini akan memenangkan Pemilihan Presiden 2019. Peneliti Litbang Kompas Bambang Setiawan mengatakan elemen yang paling berperan dalam kemenangan Jokowi kali ini adalah partai politik.

"Tidak bisa dikatakan kemenangan kali ini hanya karena sosok Jokowi, tetapi ada peran partai yang menonjol dibandingkan tahun 2014," ujar Bambang dalam sebuah diskusi di Menara Kompas, Jalan Palmerah Selatan, Senin (20/5/2019).

Bambang membandingkan kekuatan parpol yang mendukung Jokowi pada Pilpres 2014 dan 2019. Pada Pilpres 2014, Jokowi yang ketika itu berpasangan dengan Jusuf Kalla didukung koalisi partai sebesar 39,93 persen. Namun Jokowi-JK berhasil menang dengan perolehan suara 53,15 persen.

Artinya sosok Jokowi-JK pada Pilpres 2014 lebih berperan dalam meraih kemenangan dibandingkan faktor partai politik pendukungnya.

Baca juga: Waketum PAN: Kami Hormati Apapun Hasil Pilpres 2019 yang Akan Diumumkan KPU

Sementara pada Pilpres 2019, Jokowi dan Ma'ruf Amin didukung dengan kekuatan partai politik yang perolehan suaranya di atas 50 persen. Kemenangan Jokowi-Ma'ruf berdasarkan hasil penghitungan sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat ini sekitar 55 persen suara.

Menurut Bambang, ini menunjukan partai politik punya andil besar atas kemenangan Jokowi-Ma'ruf.

Bambang mengatakan ada dampak yang mungkin bisa terjadi akibat kondisi ini. Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dikhawatirkan akan lebih rapuh dan mudah diintervensi.

"Implikasinya, hak prerogatif presiden lebih mudah diintervensi. Lalu kabinet lebih kompromistis terhadap kemauan partai," ujar Bambang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com