Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[HOAKS] Surat Pengumuman LP5N kepada Peserta yang Lolos Jadi Pegawai Negara

Kompas.com - 16/05/2019, 03:18 WIB
Tim Cek Fakta

Penulis

hoaks

hoaks!

Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, informasi ini tidak benar.

KOMPAS.com - Iming-iming bantuan dapat meloloskan peserta dalam rekrutmen menjadi pegawai negara kembali memakan korban. Bahkan, satu korban berhasil ditipu oknum tak bertanggung jawab dan kehilangan Rp 150 juta.

Pelaku penipuan tersebut mengatasnamakan Lembaga Pusat Pengendali Pengangkatan dan Pembelanjaan Pegawai Negara (LP5N).

Di media sosial pun banyak warganet yang menanyakan kebenaran informasi mengenai surat yang diterimanya, di mana surat tersebut berasal dari lembaga bodong ini.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Mudzakir menegaskan, pemerintah tidak mempunyai lembaga resmi bernama LP5N.

Narasi yang beredar:

Beberapa warganet di media sosial Twitter mengaku mendapatkan surat mengatasnamakan LP5N.

Surat palsu bernomor 0.11/S.1/LP5N-NKRI/V/2019 sekilas memang terlihat asli, karena di bagian atasnya terdapat logo lembaga LP5N dan dilengkapi simbol Pancasila.

Dalam surat ini, LP5N menggunakan istilah calon pegawai negara (CPN).

Berikut salah satu surat yang diunggah warganet.

Surat palsu mengatasnamakan LP5NTwitter Surat palsu mengatasnamakan LP5N
"@BKNgoid min apa ada lembaga LP5N ini dan memang ada perekrutan pegawai seperti pada gambar? Mhon jwbbannya biar jelas min...trimakasih," tulis salah satu akun.

Ini isi suratnya:

LEMBAGA PUSAT PENGENDALI PENGANGKATAN DAN PEMBELANJAAN PEGAWAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Madiun, 6 Mei 2019
Nomor: 0.11/S.1/LP5N-NKRI/V/2019
Sifat: Penting
Lampiran: 1 (satu)
Hal: Pemberitahuan

Kepada: Seluruh Peserta Lolos Verifikasi dan Validasi Calon Pegawai Negara (CPN)

Menindaklanjuti Keputusan Kepala Lembaga Pusat Pengendali Pengangkatan dan Pembelanjaan Pegawai Negara (LP5N) NKRI nomor: KP.0.07/P.1/LP5N-NKRI/V/2019 tanggal 3 Mei 2019 tentang Penetapan Hasil Verifikasi dan Validasi Formasi Khusus untuk Calon Pegawai Negara (CPN), maka diberitahukan bahwa:

No Registrasi:
Nama:

HOAKS ATAU FAKTA?

Jika Anda mengetahui ada berita viral yang hoaks atau fakta, silakan klik tombol laporkan hoaks di bawah ini

closeLaporkan Hoaks checkCek Fakta Lain
Berkat konsistensinya, Kompas.com menjadi salah satu dari 49 Lembaga di seluruh dunia yang mendapatkan sertifikasi dari jaringan internasional penguji fakta (IFCN - International Fact-Checking Network). Jika pembaca menemukan Kompas.com melanggar Kode Prinsip IFCN, pembaca dapat menginformasikannya kepada IFCN melalui tombol di bawah ini.
Laporkan
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com