Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rekapitulasi KPU: PDI-P Raih Suara Tertinggi di Banten, Diikuti Gerindra dan Golkar

Kompas.com - 15/05/2019, 19:30 WIB
Christoforus Ristianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara tingkat nasional dalam negeri dan penetapan hasil pemilu 2019 untuk Provinsi Banten yang memiliki tiga daerah pemilihan (dapil).

Hasil pemilu legislatif, PDI Perjuangan unggul dengan perolehan suara 914.749.

Menyusul setelahnya, Gerindra dengan perolehan 876.588 suara. Di urutan ketiga, Golkar mendapat 683.558 suara.

Baca juga: Rekap KPU 19 Provinsi: PDI-P Unggul di 12 Provinsi

Posisi keempat hingga terakhir secara berurutan yaitu, PKS, PKB, PAN, Demokrat, PPP, Nasdem, Berkarya, Perindo, PSI, Hanura, PBB, Garuda, dan PKPI.

Jumlah pemilih di Banten mencapai 8.517.336 Dari angka tersebut, yang menggunakan hak pilihnya sebesar 6.791.166 orang.

Dari seluruh suara yang masuk, sebanyak 194.128 suara dinyatakan tidak sah. Sehingga, jumlah suara sah mencapai 6.597.038.

Baca juga: Rekapitulasi KPU: Meski Jokowi Kalah, Golkar dan PDI-P Raih Suara Terbanyak di Sultra

 

Berikut total data rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu legislatif Provinsi Banten di tiga dapil menurut nomor urut partai politik:

  1. PKB: 447.805
  2. Partai Gerindra: 876.588
  3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) : 914.749
  4. Partai Golkar : 683.558
  5. Nasdem : 307.248
  6. Partai Garuda : 25.925
  7. Partai Berkarya : 196.190
  8. PKS: 678.040
  9. Perindo: 164.920
  10. PPP: 313.012
  11. PSI: 151.477
  12. PAN: 350.025
  13. Hanura: 108.965
  14. Demokrat: 333.391
  15. PBB: 51.416
  16. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI): 10.485
Kompas TV Puan Maharani memilih untuk menyerahkan posisi Ketua DPR kepada mekanisme partai yang berlaku di Dpp PDI-P. Puan mengaku akan ada pembahasan di internal partai setelah KPU mengumumkan hasil Pemilu. #KetuaDPR #PuanMaharani
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com