Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

12.000 Orang Mengungsi Akibat Banjir dan Tanah Longsor Bengkulu

Kompas.com - 30/04/2019, 16:13 WIB
Christoforus Ristianto,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Banjir dan tanah longsor yang menerjang Provinsi Bengkulu membuat 12.000 orang terpaksa mengungsi.

Sementara itu, korban meninggal dunia juga terus bertambah. Data terbaru dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 30 April 2019 pukul 08.30 mencatat korban meninggal dunia sudah mencapai 29 orang.

"Tercatat 29 orang meninggal dunia dan 13 orang hilang," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho di Gedung BNBP, Jakarta Timur, Selasa (30/4/2019).

Sebanyak 13 orang, lanjut Sutopo, masih dinyatakan hilang serta empat orang alami luka-luka. Total hingga saati ini terdapat 13.000 orang terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Bengkulu.

Baca juga: Bengkulu Tetapkan Status Bencana Daerah Selama Tujuh Hari

Ia menuturkan, korban banjir dan tanah longsor berasal dari sembilan kabupaten dan kota.

"Di antaranya Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah, Bengkulu Selatan, Kaur, Lebong, Rejang Lebong, Kepahiang, Seluma, dan Kota Bengkulu," jelasnya.

Selain korban jiwa, seperti diungkapkan Sutopo, bencana ini juga mengakibatkan kerugian materi, meliputi 184 unit rumah rusak, 7 unit fasilitas pendidikan rusak, dan 211 hewan ternak mati. Selain itu, 40 infrastruktur, seperti jembatan dan ruas jalan rusak, serta 9 sarana prasarana perikanan dan kelautan juga rusak.

Sutopo mengungkapkan, saat ini BNPB terus melakuakan evakuasi. Ia menyebut daerah terdampak yang paling parah adalah Kabupaten Bengkulu Tengah.

"Kecamatan yang terisolir ada Pagar Jati, Mergi Sakti, sementara wilayah Gunung Bungkuk merupakan daerah dengan korban meninggal dunia terbanyak," ujarnya.

Sutopo memastikan penanganan darurat terus dilanjutkan dengan fokus pada evakuasi, pencarian dan penyelamatan korban, penanganan korban luka-luka, pelayanan pengungsi, perbaikan darurat sarana, dan prasarana umum.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Nasional
Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Nasional
Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Nasional
Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Nasional
Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Nasional
Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

BrandzView
Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Nasional
KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

Nasional
Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Nasional
Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com