Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Ada Penghitungan Real Count di DPP Gerindra

Kompas.com - 23/04/2019, 12:58 WIB
Christoforus Ristianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (BPN) selama ini ditantang untuk terbuka atas klaimnya soal penghitungan real count yang memenangkan pasangan nomor urut 02 itu.

BPN pun menjawab tantangan tersebut. Kemarin, Senin (22/4/2019), Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Andre Rosiade mengungkapkan, proses tersebut dipusatkan di DPP Gerindra.

"C1 kami dikumpulkan dari seluruh Indonesia di DPP Partai Gerindra. Kami yang kerja banyaklah," kata Andre.

Baca juga: Ditantang Buka-bukaan Proses Real Count Internal, Ini Tanggapan BPN

Kompas.com pun mencoba meliput kegiatan tersebut hari ini, Selasa (23/4/2019). 

Saat tiba di kantor yang terletak di Jalan RM Harsono, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pukul 10.15 WIB, tampak terparkir empat mobil pribadi dan dua penjaga keamanan.

Masuk ke dalam gedung, Kompas.com pun bertemu dengan petugas penerima tamu di DPP Gerindra.

Baca juga: Polemik Setelah Quick Count, Adu Data TKN dan BPN hingga Tantangan Buka Dapur Penghitungan

Petugas tersebut menyatakan bahwa di DPP Gerindra tidak ada sama sekali kegiatan penghitungan real count Prabowo-Sandiaga.

"Justru di Kertanegara. Di sini sama sekali enggak ada kegiatan. Semua diserahkan di sana. Semua dikawal di sana. Pak Andre Rosiade jarang banget ke sini," ujar petugas tersebut, Selasa.

Dia menambahkan, di DPP Gerindra tidak pernah ada kegiatan yang menyangkut real count seusai Pemilu 2019.

Baca juga: TKN: BPN Tak Tempatkan Saksi di Semua TPS, Bagaimana Bisa Kirim C1?

"Enggak ada kegiatan real count di sini. Mas bisa lihat sendiri kan, situasinya sepi. Relawan-relawan juga di Kertanegera. Ada juga yang ke sini, tapi kami arahkan ke sana," ungkapnya kemudian.

Direktur Materi BPN Sudirman Said juga sebelumnya mengatakan pihaknya memiliki tim yang bertugas untuk menghitung dan memantau rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilpres 2019.

"Ada tim yang memonitor di DPP masing-masing partai, tapi di tim BPN juga ada," ujar Sudirman saat ditemui di media center pasangan Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Senin (22/4/2019).

Lokasi dirahasiakan

Menanggapi temuan Kompas.com itu, Andre mengatakan, pihaknya terus melakukan penghitungan real count internal pilpres 2019.

Baca juga: BPN Prabowo-Sandiaga Rahasiakan Lokasi Penghitungan Real Count

Hanya saja, penghitungan suara itu sengaja dilakukan di lokasi yang menurutnya tak gampang diakses.

"Real count terus dilakukan oleh DPP Partai Gerindra dan BPN. Mengenai lokasi tentu kami tempatkan di lokasi yang aman dan tidak gampang diakses pihak yang tidak berkepentingan," kata Andre kepada Kompas.com, Selasa (23/4/2019).

Andre beralasan, ada dokumen penting seperti C1 yang harus dijaga.

"Apalagi C1 dari seluruh wilayah Indonesia terus berdatangan dikirim oleh DPD Gerindra se-Indonesia dan relawan-relawan pendukung Pak Prabowo. Logikanya mana mungkin petugas penerima tamu tahu mengenai hal ini," tambah anggota Badan Komunikasi Partai Gerindra ini

Kompas TV Sebuah ruangan di pelataran parkir kantor Komisi Pemilihan Umum sudah diresmikan menjadi pusat informasi penghitungan dan rekapitulasi suara pemilu 2019. Di sini, media dan warga bisa memantau jalannya rekapitulasi suara. Jumlah raihan suara pasangan capres-cawapres di pilpres 2019 bisa terlihat di Sistem Informasi dan Penghitungan KPU (SITUNG). Baik hasil suara pilpres maupun hasil suara terkini pemilihan anggota legislatif per wilayah pun bisa dipantau. Bagi masyarakat yang juga ingin memantau real count pemilu 2019 tidak perlu datang ke KPU, Anda dengan mengakses situs resmi KPU. Hingga Minggu (21/4) siang, rekapitulasi suara pilpres mencapai 8,8 persen sementara pileg 3,7 persen. <strong>#rekapitulasisuara #pilpres2019 #KPU</strong>
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com