Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tanggapi Surat SBY, Moeldoko Sebut Pemilu Digelar untuk Semua Golongan

Kompas.com - 09/04/2019, 18:11 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Moeldoko menilai positif langkah Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang melayangkan surat berisi keberatan terkait kampanye akbar Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

SBY dalam suratnya menyebut kampanye akbar Prabowo-Sandiaga tidak lazim dan tidak mencerminkan kampanye nasional yang inklusif. Menanggapi itu, Moeldoko menilai, pemilu memang digelar untuk bangsa Indonesia, bukan kelompok golongan.

"Saya pikir (surat SBY) bagus lah. Pemilu itu untuk bangsa Indonesia, bukan untuk kelompok golongan, kan gitu," kata Moeldoko saat ditemui di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Selasa (9/4/2019).

Baca juga: Penjelasan AHY soal Surat SBY Terkait Kampanye Prabowo-Sandiaga

Moeldoko enggan memberi komentar soal munculnya persepsi bahwa ada indikasi ketidaksolidan dalam koalisi Prabowo-Sandiaga.

Namun demikian, menurut dia, surat SBY menunjukkan kekhawatiran akan munculnya politik identitas yang seharusnya tak ada di Indonesia.

"Ya ini kan kita khawatir bangsa ini kan semuanya jangan politk identitas dimunculkan, enggak boleh lah," katanya.

Sebelumnya, dalam yang disampaikan kepada tiga petinggi Demokrat, yaitu Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsudin, Waketum Partai Demokrat Syarief Hassan dan Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan, SBY meminta agar kampanye Prabowo mencerminkan kebinekaan.

SBY menilai kampanye Prabowo tidak lazim dan tidak mencerminkan kampanye nasional yang inklusif.

Baca juga: Maruf Amin Anggap Surat SBY Bukti Tidak Solidnya Koalisi Prabowo-Sandi

Presiden keenam RI ini menekankan proses kampanye harus memosisikan kandidat sebagai pemimpin untuk semua pihak. SBY mengingatkan, bahwa pemimpin yang mengedepankan permainan identitas akan menjadi pemimpin rapuh.

Menurut mantan Menteri Energi dan SDM ini tak ingin masyarakat menjadi terbelah dan saling bermusuhan.

Menurutnya, banyak contoh negara menjadi hancur karena akibat konflik di masyarakatnya. Oleh karena itu, SBY berpesan kepada Prabowo dan Jokowi untuk mengedepankan kampanye visi, misi, program kerja.

Kompas TV Susilo Bambang Yudhoyono menyurati tiga petinggi Partai Demokrat jelang kampanye akbar Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Meski isi surat mengkhawatirkan polarisasi dan kebhinekaan, Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi menyatakan tidak ada masalah dengan surat SBY tersebut. #SuratSBY #SBY #KampanyePrabowoSandi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Anak SYL Minta Uang ke Pejabat Kementan | DPR dan Pemerintah Diam-diam Revisi UU MK

[POPULER NASIONAL] Anak SYL Minta Uang ke Pejabat Kementan | DPR dan Pemerintah Diam-diam Revisi UU MK

Nasional
Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Nasional
Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Nasional
Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Nasional
Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Nasional
TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

Nasional
ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

Nasional
Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Nasional
Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Nasional
Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Nasional
Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Nasional
Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Nasional
Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com