Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tim IT Prabowo-Sandi Investigasi 9 Juta DPT Bertanggal Lahir Sama, Ini Hasilnya...

Kompas.com - 01/04/2019, 17:16 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memaparkan hasil investigasinya mengenai Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak wajar yang sudah dilaporkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Tim IT BPN Agus Maksun memaparkan, timnya menemukan ada sekitar 9 juta nama di DPT yang memiliki tanggal lahir sama.

"Contohnya di Jawa Timur, fenomena itu terkonsentrasi di Kabupaten Bangkalan. Kami temukan di TPS 5, Desa Genteng, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan. Di dalam satu TPS itu, ada sebanyak 228 orang yang lahirnya sama," papar Agus dalam konferensi pers di Grand Ballroom Ayana Hotel, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2019).

Baca juga: Datangi KPU, Timses Prabowo Tanyakan Kelanjutan Data DPT Pemilu yang Diduga Bermasalah

Di tempat lain, misalnya TPS 5, Desa Suruhan Lor, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung. Tim IT bahkan menemukan, seluruh nama di dalam DPT TPS tersebut bertanggal lahir 1 Januari 1970.

"Mulai dari Ibu Ainun, Ibu Sumarti, Pak Maksun, Ibu Sumini, sampai ke bawah semua ini ada 215. Semuanya bertanggal lahir 01-01-70. Ini menjadi ajaib bagi kami, kok bisa?" ujar Agus.

BPN sendiri sudah mengkomunikasikan temuan ini, baik ke KPU maupun ke Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri. Keduanya memberikan penjelasan bahwa temuan itu wajar adanya.

Baca juga: Ditjen PAS dan Ditjen Dukcapil Sempurnakan DPT Pemilih di Rutan dan Lapas

Sebab, ketika negara melakukan sensus, banyak penduduk yang lupa akan tanggal lahirnya. Demi memudahkan pencatatan identitas, mereka pun dicatat dengan tanggal lahir yang sama.

Meski demikian, BPN tetap memandang temuan ini sebagai hal yang tidak wajar serta patut untuk diferivikasi lebih lanjut.

"Benar memang ada dalam sensus penduduk ada yang seperti itu. Tapi, tentu datanya tak sebesar itu. Karena itu hanya terjadi pada orang-orang yang lahir di tahun '60, '50, '40 atau '30. Itu pun tidak semua orang yang lahir pada tahun itu lupa tanggal lahirnya," ujar Agus.

Baca juga: Tak Terdaftar dalam DPT Masih Bisa Mencoblos asalkan Bawa E-KTP, Suket Tak Bisa

Atas temuan itu, tim IT BPN kemudian mengecek NIK mereka. Nyatanya, ada nama dalam DPT itu yang mengetahui tanggal lahirnya.

"Ketika kita cek NIK-nya, dia tahu tanggal lahirnya. Misalnya atas nama Mei Regita Arum Pramesti. Dia ditulis lahir 01-01-70. Setelah kita cek NIK-nya, ia lahir tahun 97, bulan 5, tanggal 20. Jadi tidak benar dia tidak tahu tanggal lahir. Tapi kenapa diberi kode 01-01-70? Ini heran," ujar Agus.

BPN berharap KPU segera memperbaiki DPT Pemilu 2019 secepat mungkin. Perbaikan ini adalah demi mencegah kecurangan terjadi.

Kompas TV Manajer Database Litbang Kompas, Ign. Kristantomengatakan, survei elektabilitas pilpres kali ini diperoleh dari 2.000 responden di 500 desa yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Dari satu desa diambil empat responden yang dipilih secara acak. Penentuan jumlah responden di tiap provinsi dilakukan berdasarkan jumlah penduduk dan daftar pemilih tetap (DPT) serta data potensi desa menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru. Misalkan di provinsi A terdapat 5 persen dari total DPT, di provinsi itu akan dicari responden sebanyak 5 persen dari 2.000 responden yang ditetapkan litbang. Dari tingkat provinsi, pencarian responden akan dipersempit ke tingkat kabupaten/kota, kelurahan, hingga RT. Di tingkat kelurahan, Litbang Kompas memilih dua RT secara acak. Kemudian, di tingkat RT, setelah meminta izin untuk melakukan survei, Litbang Kompas mendata semua kartu keluarga (KK) di wilayah itu. ”Misalkan dari pengacakan itu diperoleh RT tujuan yang berada di daerah terpencil di atas gunung. Itu tetap harus didatangi tenaga survei,” ujar Kristanto. Setelah memperoleh data KK, Litbang Kompas akan memilih responden secara acak total empat orang dari dua keluarga. Adapun dalam satu keluarga itu akan dicari responden satu laki-laki dan satu perempuan yang telah berusia 17 tahun ke atas. #SurveiKompas2019#LitbangKompas#Pilpres2019
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com