Ditjen PAS dan Ditjen Dukcapil Sempurnakan DPT Pemilih di Rutan dan Lapas

Kompas.com - 25/03/2019, 16:27 WIB
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (ketiga kiri) didampingi Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (tengah), Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman (ketiga kanan), Ketua Ombudsman Amzulian Rifai (kedua kanan), dan Dirjen Pemasyarakatan Sri Puguh Budi Utami (kanan), menyerahkan e-KTP atau KTP elektronik kepada warga binaan saat berlangsungnya Rekam Cetak KTP elektronik Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Kelas IIA Narkotika Jakarta, Kamis (17/1/2019). Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menyelenggarakan perekaman data dan pencetakan KTP elektronik secara serentak di Lapas dan Rutan bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP) dalam rangka mensukseskan Pemilu 2019 agar warga binaan tak kehilangan hak pilihnya.ANTARA FOTO/INDRIANTO EKO SUWARS Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (ketiga kiri) didampingi Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (tengah), Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman (ketiga kanan), Ketua Ombudsman Amzulian Rifai (kedua kanan), dan Dirjen Pemasyarakatan Sri Puguh Budi Utami (kanan), menyerahkan e-KTP atau KTP elektronik kepada warga binaan saat berlangsungnya Rekam Cetak KTP elektronik Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Kelas IIA Narkotika Jakarta, Kamis (17/1/2019). Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menyelenggarakan perekaman data dan pencetakan KTP elektronik secara serentak di Lapas dan Rutan bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP) dalam rangka mensukseskan Pemilu 2019 agar warga binaan tak kehilangan hak pilihnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan ( Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berkoordinasi dengan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kementerian Dalam Negeri untuk menyempurnakan data pemilih Pemilu 2019 di lapas maupun rutan.

Salah satu pendataan menurut Direktur Jenderal Pemasyarakatan Sri Puguh Budi Utami adalah melakukan proses perekaman Kartu Tanda Elektronik elektronik ( e-KTP) para warga binaan.

Seperti diketahui, e-KTP merupakan salah satu syarat untuk mencoblos pada pemilu.

Baca juga: KPU Minta Masyarakat Proaktif Rekam Data E-KTP


"DPT-nya sedang dimaksimalkan, jadi kita tetap bekerja sama dengan Dukcapil bagi yang belum mendapatkan rekam cetak (e-KTP) sekarang sedang diberesi," kata Sri saat ditemui di Kantor Ditjen PAS, Jakarta Pusat, Senin (25/3/2019).

Sementara itu, para warga binaan juga dapat mencoblos di tempat pemungutan suara (TPS) di lapas tempat mereka menjalani hukuman, jika terdapat minimal 70 pemilih di TPS tersebut.

Baca juga: Ribuan Lembar Lapisan E-KTP Tercecer di Lahan Kosong di Cimanggis

Jika jumlahnya tak memenuhi angka minimal itu, para warga binaan akan mencoblos di tempat lain.

Kendati demikian, jumlah tersebut juga akan tergantung pada kemampuan sumber daya manusia untuk melayani para warga binaan saat mencoblos.

"Nanti, tergantung sekali lagi dari jumlah pemilih. Minimalnya 70 satu TPS. Jadi misalnya Cipinang ada 2.100 misalnya, ada sekitar 30-an TPS, tapi nanti kita lihat kemampuan kita untuk melakukan pelayanan agar hak-hak politik mereka bisa dipenuhi," ungkap dia.

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
komentar di artikel lainnya
Close Ads X