Ditanya Jokowi soal Pelayanan Publik, Prabowo Singgung Kasus Jual Beli Jabatan di Kementerian

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyinggung kasus korupsi jual beli jabatan yang melibatkan pejabat kementerian.

Hal itu dikatakan Prabowo saat menjawab pertanyaan capres nomor urut 01 Joko Widodo mengenai mal pelayanan publik dalam debat keempat capres di Hotel Shangri La, Jakarta, Sabtu (30/3/2019).

Menurut Prabowo, percuma ada sistem berbasis elektronik atau pelayanan terpadu satu pintu, namun tidak ada kemauan kuat pemerintah dan pengambil kebijakan untuk tidak melakukan korupsi.

Prabowo mengatakan, tidak adanya political will akan membuat lembaga-lembaga pemerintah menjadi lemah.

"Lembaga pemerintah harus kuat. Tidak boleh ada sogok menyogok, tak boleh ada jual beli jabatan. Saya kaget, pejabat pemerintahan Bapak sendiri mengatakan, jual beli jabatan di 90 persen kementerian," kata Prabowo.

Baca juga: Saat Debat, Prabowo Bandingkan Anggaran Pertahanan RI dan Singapura

Prabowo mengatakan, dia mendukung sistem apapun yang dibuat untuk menciptakan efisiensi dan mencegah korupsi. Namun, tetap diperlukan niat yang kuat dari pejabat pemerintah untuk bersih dari korupsi.

"Tapi inti pemerintahan itu, lembaga pemerintah harus bersih, tidak boleh terjadi korupsi besar-besaran," kata Prabowo.

Sebelumnya, pada Jumat (15/3/2019), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua Umum PPP Romahurmuziy sebagai tersangka jual beli jabatan di Kementerian Agama.

Romy, panggilan Romahurmuziy, adalah salah seorang anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin.