Politisi PDI-P: Prabowo Kritik Presiden Soeharto dan SBY Soal Pembangunan Indonesia Timur

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Masinton Pasaribu menanggapi pernyataan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto saat berkampanye di Merauke, Papua, Senin (25/3/2019).

Prabowo menyebut, wilayah timur Indonesia menjadi salah satu yang pembangunan kesejahteraan masyarakatnya kerap terlupakan oleh pemerintah pusat.

Masinton menilai kritik Prabowo tersebut ditujukan terhadap pemerintah di era Presiden Soeharto dan Susilo Bambang Yudhoyono.

Baca juga: Prabowo Berkomitmen Wujudkan Kesejahteraan di Wilayah Timur Indonesia

"Sangat mungkin pidato Prabowo sedang menggugat masa kepemimpinan 32 tahun Pak Harto dan 10 tahun Pak SBY yang mengabaikan pembangunan di kawasan Indonesia Timur dan Papua," ujar Masinton saat dihubungi, Selasa (26/3/2019).

Menurut Masinton, hanya pemerintahan Presiden Joko Widodo yang telah melakukan pembangunan secara nyata di Papua dan wilayah timur Indonesia.

Presiden Jokowi, kata Masinton, bisa datang ke Papua berulang kali untuk memastikan pembangunan jalan dan jembatan, serta infrastruktur pendukung lainnya.

"Dan BBM satu harga. Saya belum pernah lihat kepedulian dan kerja pemimpin lainnya seperti Pak Jokowi," kata anggota Komisi III DPR itu.

Masinton mengatakan, selama empat tahun pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, pemerintah telah mewujudkan komitmen nyata dengan membangun infrastruktur dari wilayah ujung barat, tengah hingga wilayah timur Indonesia.

Konektivitas antar wilayah Indonesia menjadi prioritas pemerintah dalam konteks Indonesia sentris.

Pembangunan infrastruktur, kata Masinton, dilakukan untuk mengoneksikan dan mempermudah mobilitas masyarakat dalam bekerja dan berusaha.

Selain itu, pembangunan juga bertujuan untuk memeratakan pembangunan, menumbuhkan kegiatan ekonomi baru, serta meningkatkan distribusi barang dan jasa.

"Hasil akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, serta pengurangan ketimpangan," ucap Masinton.

Ia memaparkan, sepanjang 2015-2019, pembangunan jalan trans-Papua menjadi salah satu agenda prioritas pembangunan infrastruktur luar Jawa.

Hingga akhir 2019, total panjang jaringan jalan Trans Papua 4.330 kilometer ditargetkan sudah tersambung seluruhnya.

Baca juga: Timses Jokowi: Prabowo Kurang Data soal Pembangunan di Indonesia Timur

"Jadi pernyataan Prabowo tentang Indonesia Timur tidak diperhatikan pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya oleh pemerintah pusat. Itu pernyataan mangkrak karena tidak membuka mata atas capaian kinerja empat tahun pemerintah," ujar Masinton.

"Tidak cukup meneropong luasnya Indonesia hanya dari Hambalang, karena Hambalang adalah simbol kemangkrakan, di sana ada proyek mangkrak karena dikorupsi," tambahnya.

Sebelumnya, Prabowo menegaskan bahwa dirinya dan calon wakil presiden Sandiaga Uno berkomitmen untuk membangun kesejahteraan bagi masyarakat yang selama ini tidak mendapatkan perhatian dari masyarakat, khususnya di wilayah timur Indonesia.

Oleh sebab itu pihaknya memilih tagline "Bergerak Dari Timur untuk menyelamatkan Indonesia" dalam mengawali rangkaian kampanye rapat umum.