Timses Jokowi: Prabowo Kurang Data soal Pembangunan di Indonesia Timur

Kompas.com - 26/03/2019, 18:06 WIB
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional pasangan Joko Widodo-Maruf Amin (TKN) Arsul Sani saat ditemui di ruang kerjanya, Kompleks, Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/3/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOWakil Ketua Tim Kampanye Nasional pasangan Joko Widodo-Maruf Amin (TKN) Arsul Sani saat ditemui di ruang kerjanya, Kompleks, Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/3/2019).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin (TKN) Arsul Sani tak sependapat dengan kritik yang disampaikan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto saat berkampanye di Merauke, Papua, Senin (25/3/2019).

Prabowo menyebut, wilayah timur Indonesia menjadi salah satu wilayah yang pembangunan kesejahteraan masyarakatnya kerap terlupakan oleh pemerintah pusat.

"Saya kira Pak Prabowo kurang data kalau mengatakan demikian, karena kalau kita lihat, Papua misalnya, kita lihat sesuatu yang pada masa-masa pemerintahan sebelumnya tidak ada kan sekarang ada. Yang landmark jelas adalah jalan trans-Papua itu," ujar Arsul saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/3/2019).

Baca juga: Soal Indonesia Timur, Fadli Zon Bilang Prabowo Tak Hanya Ingin Bangun Fisiknya


Menurut Arsul, upaya pemerintahan Presiden Joko Widodo menggencarkan pembangunan infrastruktur di Papua telah membuat perbedaan yang dirasakan masyarakat.

Ia membandingkan harga semen di Papua yang turun setelah dibangunnya jalan trans-Papua.

"Ketika harga semen dulu mencapai 800 sampai 900 ribu satu sak, sekarang turun jadi 300 sampai 400 ribu. Itu kan sudah berarti banyak," kata Arsul.

Kemudian Arsul mencontohkan harga bahan bakar minyak (BBM) sebelum Presiden Jokowi menginstruksikan satu harga seperti di Pulau Jawa.

Arsul mengatakan, sebelum ada instruksi presiden, harga BBM bisa mencapai harga Rp 60 ribu hingga Rp 80 ribu per liter.

Kendati demikian, Arsul mengakui pembangunan infrastruktur belum berpengaruh banyak pada kesejahteraan masyarakat.

Sebab, efek pembangunan infrastruktur bagi peningkatan kesejahteraan tidak bisa dilihat dalam waktu jangka pendek.

"Tapi persoalannya kan kemudian yang sering dikritik adalah bahwa efek dari pembangunan kepada kesejahteraan itu belum tampak," kata Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kominfo: Tak Ada yang Bisa Sembunyi di Balik Akun Palsu

Kominfo: Tak Ada yang Bisa Sembunyi di Balik Akun Palsu

Nasional
BNPB: 158 Titik Panas Masih Terdeteksi di Sumatera

BNPB: 158 Titik Panas Masih Terdeteksi di Sumatera

Nasional
Puan Ajak Elite Politik Saling Menghargai dan Menghormati untuk Rakyat

Puan Ajak Elite Politik Saling Menghargai dan Menghormati untuk Rakyat

Nasional
Soal AKD, Puan Beri Kesempatan Fraksi untuk Bermusyawarah Mufakat

Soal AKD, Puan Beri Kesempatan Fraksi untuk Bermusyawarah Mufakat

Nasional
Faldo Maldini Minta MK Prioritaskan Gugatan Uji Materi UU Pilkada

Faldo Maldini Minta MK Prioritaskan Gugatan Uji Materi UU Pilkada

Nasional
Jika Gerindra Gabung Pemerintah Diprediksi Lahirkan Kecemburuan di Internal Koalisi

Jika Gerindra Gabung Pemerintah Diprediksi Lahirkan Kecemburuan di Internal Koalisi

Nasional
Kemenag Gandeng BPOM dan MUI Jalankan Proses Sertifikasi Halal

Kemenag Gandeng BPOM dan MUI Jalankan Proses Sertifikasi Halal

Nasional
Wakil Ketua DPR: Hukum Internasional Harus Lindungi Bangsa yang Lemah

Wakil Ketua DPR: Hukum Internasional Harus Lindungi Bangsa yang Lemah

Nasional
Sekjen Gerindra: Urusan Koalisi atau Tidak, Kami Serahkan ke Prabowo

Sekjen Gerindra: Urusan Koalisi atau Tidak, Kami Serahkan ke Prabowo

Nasional
Tak Kunjung Dilantik oleh Gubernur, Bupati Talaud Terpilih Surati Jokowi

Tak Kunjung Dilantik oleh Gubernur, Bupati Talaud Terpilih Surati Jokowi

Nasional
Larang Demo Saat Pelantikan Presiden-Wapres, Polri Contohkan Aksi 30 September

Larang Demo Saat Pelantikan Presiden-Wapres, Polri Contohkan Aksi 30 September

Nasional
Tsamara hingga Faldo Jalani Sidang Perdana Uji Materi UU Pilkada di MK

Tsamara hingga Faldo Jalani Sidang Perdana Uji Materi UU Pilkada di MK

Nasional
Presiden Tak Libatkan KPK Pilih Menteri, Politisi PDI-P: KPK Tak Boleh Kepo

Presiden Tak Libatkan KPK Pilih Menteri, Politisi PDI-P: KPK Tak Boleh Kepo

Nasional
Di Hari Parlemen Indonesia, Legislator Diingatkan Pegang Teguh Amanat Rakyat

Di Hari Parlemen Indonesia, Legislator Diingatkan Pegang Teguh Amanat Rakyat

Nasional
Masinton: Sebelum Dewan Pengawas Dibentuk, KPK Bisa OTT Tanpa Izin

Masinton: Sebelum Dewan Pengawas Dibentuk, KPK Bisa OTT Tanpa Izin

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X